Aturan belum rinci, Pemprov DKI bakal revisi pergub demo

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mau merevisi Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Revisi dilakukan lantaran aturan itu belum dijelaskan secara rinci.

"Misalnya tempat. Tempat itu tadinya disebutkan bahwa unjuk rasa hanya boleh dilakukan di Monas, Parkir Timur, sama di alun-alun demokrasi DPR. Itu diganti menjadi Pemda DKI menyediakan tempat di tiga lokasi itu," ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta Ratiyono di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (6/11)

Menurut Ratiyono, isi dari Pergub tersebut adalah Pemprov DKI menyediakan tempat untuk menyampaikan aspirasi di tiga lokasi, agar tidak menambah kemacetan.

"Ya artinya kalimatnya Pemda menyediakan, supaya Jakarta tertib ayo lah pakai tempat ini supaya tidak terjadi kemacetan. Jadi masyarakat kita didik juga, para pengunjuk rasa juga kita didik, kita edukasi supaya mereka memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga aktivitas perekonomian tidak terganggu," jelas Ratiyono.

Selain itu, lanjut Ratiyono, isi Pergub tersebut menyebutkan masa aksi dilarang konvoi akan dihilangkan. Hanya saja massa tetap diminta untuk tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain.

"Dalam undang-undang salah satu bentuk unjuk rasa adalah pawai, hanya kita harapkan juga tidak membuat kemacetan," katanya.

Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku pihaknya tak akan mencabut Pergub tersebut. Sebab, pengunjuk rasa kerap kali berdemo di depan Istana ketimbang tempat yang lain.

"Saya juga bilang sama bapak Kapolda, soal demo, kan sekitar Istana. Istana boleh enggak demo dalam undang-undang? enggak boleh. Jadi kalau Istana enggak boleh, kan kita lagi mau lakukan tertib demo. Kalau tertib demo dasarnya apa? Polisi akan menindak sesuai undang-undang," kata Ahok.

"Lalu saya tawarkan, kalau mau di Istana, Monas deh, Selatan deh, atau ke Patung Kuda, jalan enggak boleh. Kalau mau tempat negosiasi, saya sediakan Balai kota, boleh, tapi mereka merasa, kamu batasi saya. Kalo saya mau batasi anda, oke, kamu usul deh, anda maunya di mana? Aku revisi pergubnya," imbuh dia.