Follow
Aturan saluran pengadaan senjata akan dibahas di ratas
Merdeka.com - Pemerintah belum memutuskan bentuk aturan yang akan digunakan sebagai saluran untuk mengatur pengadaan senjata bagi TNI dan Polri. Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pembentukan aturan itu akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Ratas saja belum," singkatnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).
Sebelum mengadakan ratas, Menko Polhukam akan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas bentuk aturan saluran pengadaan senjata bagi TNI dan Polri.
-
Siapa yang memimpin misi beli senjata? Kolonel Ahmad Yani memimpin delegasi Angkatan Darat ke negara-negara di Eropa Timur.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Siapa yang meminta pemerintah untuk membentuk Satgas impor? 'Kadin Indonesia berharap jalur masuk ilegal (illegal import) yang marak menjadi jalur masuk ke pasar dalam negeri dapat ditindak dengan tegas. Kami merekomendasikan pemerintah untuk membentuk satgas pemberantasan impor ilegal dan penertiban barang impor ilegal yang saat ini sudah berada di tengah masyarakat dengan melibatkan Kadin Indonesia beserta Asosiasi dan Himpunan,' kata Juan dalam keterangannya, Rabu (3/7).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Kapan pertemuan khusus Kapolri dengan PP Polri? “Yang kedua, nanti setelah Hut PP Polri tanggal 24 ini insya Allah minggu depan kami ada acara khusus dengan Bapak Kapolri di Mabes Polri berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan, yang nanti kita mintakan pertemuan dengan Pak Kapolri khusus.“
"Kami akan mengadakan rapat koordinasi menyeluruh mengenai pengaturan senjata. Jadi tunggu saja," ujarnya.
Mengenai bentuk payung hukum yang tepat untuk mengatur dan mengakomodasi semua kepentingan pihak terkait, Wiranto juga mengaku belum membahas secara mendalam.
"Nanti dulu. Tunggu dulu nanti bentuknya bagaimana, substansinya bagaimana dan kebijakan tunggalnya bagaimana. Saya enggak mau mendahului. Rapat dulu semua, usul, baru nanti disampaikan," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca Selengkapnya
POM TNI dan Propam Polri menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) tahun anggaran (TA) 2024
Baca Selengkapnya
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut teknis detil angka-angka dalam penyusunan anggaran TNI tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Berbagai masalah ditanyakan anggota dewan kepada Panglima dan jajarannya.
Baca Selengkapnya
Hal itu telah dibahas dalam Rapim TNI-Polri yang dihadiri Panglima TNI dan Kapolri Sigit.
Baca Selengkapnya
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, hingga Panglima TNI Agus Subiyanto, Senin (25/11).
Baca Selengkapnya
Anggota DPR dari fraksi PDIP, Utut Adianto mengingatkan hal penting untuk Panglima TNI beserta jajarannya
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca SelengkapnyaRakornas ini merupakan inisiatif internal Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang kerap muncul di lingkungan pemerin
Baca Selengkapnya