Aturan untuk Lindungi Warga Kota Bogor dari Pinjol Mulai Dirancang DPRD

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menerima banyak aduan masyarakat yang menjadi korban pinjaman online (pinjol). Untuk memberikan perlindungan bagi para korban, para wakil rakyat kini merancang peraturan daerah.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Endah Puwanti menilai aturan khusus perlu dibuat agar masyarakat mendapat perlindungan dari pinol, koperasi ilegal maupun rentenir.

Saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi dan Rentenir, akan dibahas dalam masa sidang ketiga tahun 2022.

"Latar belakangnya adalah banyaknya kasus di masyarakat lebih ke arah dampak negatif dari pinjol, rentenir, dan koperasi liar," kata Endah, Rabu (18/5).

Endah mengaku, mendapat keluhan di mana salah satu warga meminjam Rp1 juta, namun harus mengembalikan uang hingga Rp10 juta karena bunga tinggi. Bahkan dijabarkan oleh Endah, bunga yang harus dibayar sebesar Rp300 ribu tiap pekan.

"Bahkan ada juga yang kehilangan rumah dan menyebabkan rumah tangganya cerai," terang Endah.

Atas banyaknya kasus yang diterima oleh DPRD Kota Bogor, Endah menyampaikan Raperda ini perlu segera dibahas agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian perlindungan dari pinjaman online, renternir dan koperasi ilegal.

"Akhirnya kita mengusulkan, ini harus dibuat sebuah perlindungan. Jadi arah Raperda ini adalah bagaimana arahnya perlindungan kepada masyarakat. Bagaimana ke depannya masyarakat Kota Bogor bisa dilindungi dari hal-hal yang sifatnya dampak negatif," pungkasnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (10/5), terdapat tiga Raperda yang akan dibahas pada masa sidang ketiga tahun sidang 2022 ini.

Di antaranya adalah Raperda Kota Bogor Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Raperda Kota Bogor Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor dan Raperda Kota Bogor Tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.

"Selain itu juga terdapat beberapa Raperda yang belum selesai dan masih dalam tahap pembahasan panitia khusus, dan serta terdapat beberapa Raperda yang dalam tahap fasilitasi Gubernur Jawa Barat," jelas Jenal. (mdk/cob)