Follow
Aung San Suu Kyi dinilai tak layak terima Nobel Perdamaian
Merdeka.com - Masyarakat Profesional bagi Kemanusiaan Rohingya meminta Komite Hadiah Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian yang diberikan kepada tokoh nasional Myanmar Aung San Suu Kyi. Alasannya karena Aung San Suu Kyi mendiamkan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Aung San Suu Kyi sangat tidak pantas menerima Nobel Perdamaian. Untuk itu, kami mendesak Komite Hadiah Nobel mencabut penghargaan tersebut," kata Andi Sinulingga di depan Gedung Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, Sabtu (2/9).
Dia mengungkapkan, seharusnya Aung San Suu Kyi berusaha keras menghentikan aksi pengusiran dan kekerasan terhadap etnis Rohingya atas dasar nilai kemanusiaan. Apalagi, Aung San Suu Kyi kini merupakan pemimpin de facto Myanmar meskipun tidak menjabat secara formal dalam struktur pemerintah.
-
Kenapa konflik Myanmar harus segera selesai? ‘Kita berharap persoalan di Myanmar itu segera selesai karena menyangkut kemanusiaan, menyangkut rakyat Myanmar, dan pada kenyataannya memang tidak gampang, sangat kompleks, sehingga memerlukan waktu. Dan itu bisa terjadi kalau semua stakeholders yang ada di Myanmar itu mau, memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ndak, memang sangat sulit,’ ujar Presiden.
-
Apa itu Rohingya? Etnis Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar.
-
Apa tujuan Rohingya? Menurut Andi, pengungsi etnis Rohingya itu berangkat dari Bangladesh dengan tujuan Malaysia.
-
Siapa yang mengantar Rohingya ke kantor Gubernur? 'Warga berbondong-bondong membawa kemari. Ini pengungsi yang [berlabuh] di Krueng Raya tadi pagi,' kata Yusuf.
-
Bagaimana Rohingya berjuang? Sejarah panjang perjuangan etnis Rohingya ini menunjukkan bahwa mereka terus berjuang untuk diakui sebagai warga negara yang setara di Myanmar, namun hingga kini mereka masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan hak-hak dasar mereka.
-
Kenapa Rohingya diantar ke kantor Gubernur? Sebelumya, warga berniat menurunkan pengungsi Rohingya ini di Kantor Imigrasi Banda Aceh. Namun karena kantor tersebut sedang dalam renovasi dan tak ada satupun orang, warga akhirnya membawa pengungsi ke kantor gubernur.
Andi juga meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Myanmar. Harapannya agar mereka menghentikan tindak kekerasan pada Rohingya.
"Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya untuk sementara waktu sambil melakukan langkah-langkah diplomatik," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR RI mengusulkan Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) membentuk satuan tugas untuk membantu demokratisasi di Myanmar
Baca Selengkapnya
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) dibentuk setelah Pemberontakan 8888.
Baca Selengkapnya
Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka
Baca Selengkapnya
Pengungsi Rohingya kini mendapat penolakan dari warga Aceh. Pemerintah diminta bertindak tegas.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia adalah negosiasi dengan pemerintah Myanmar soal pengungsi Rohingya.
Baca Selengkapnya
Iza Fadri membagikan kisahnya saat ditunjuk menjadi Dubes Indonesia untuk Myanmar, dan ditugaskan menangani konflik Rohingya.
Baca Selengkapnya
Menko Mahfud MD buka suara soal pengungsi Rohingya. Menurutnya, Indonesia berhak mengusir mereka.
Baca Selengkapnya
JK mencontohkan konflik yang terjadi di Ambon dan Papua yang membuat warga mengungsi.
Baca Selengkapnya
Jika pemerintah terlambat mengambil kebijakan bisa jadi pekerjaan rumah yang sulit untuk diselesaikan di kemudian hari.
Baca Selengkapnya
Berakhirnya pemberontakan 8888 bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga meninggalkan jejak kelam dalam sejarah Myanmar.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Mahfud saat sidang sidang ke-27 ASEAN Political Security Community (APSC) Council, di Sekretariat ASEAN, Jakarta (4/9).
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Baca Selengkapnya