Australia ancam tarik dubes, ini kata Menlu
Merdeka.com - Pemerintah Australia bakal segera menarik duta besarnya dari Indonesia menyusul pelaksanaan eksekusi mati duo bali nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran Rabu (29/4) dini hari tadi.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengaku informasi terkait rencana Perdana Menteri Australia. Tony Abbott memanggil pulang Duta Besarnya untuk Indonesia, Paul Grigson. Namun, pemberitahuan secara resmi dari pemerintah Australia.
"Australia kita mendengar info rencana penarikan dubes Australi, informasi ini masih kita peroleh dari media. Namun Kemenlu belum terima resmi," tutur Retno di Jakarta, Rabu (29/4).
-
Siapa yang menawarkan bantuan hukum? Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Otto Hasibuan menawarkan bantuan hukum pada lima terpidana kasus pembunuhan Eky dan Vina Cirebon, yaitu Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto.
-
Siapa yang dapat melakukan advokasi? Advokasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk organisasi nirlaba, aktivis, kelompok advokasi, dan individu-individu yang peduli terhadap isu-isu sosial dan keadilan.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia di pertemuan Konsultasi? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Apa yang dibahas Kemnaker dengan Dubes RI untuk PEA? Keduanya membahas tindak lanjut kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia antara Kemnaker RI dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MOHRE) PEA.
Meski demikian, Retno memaklumi langkah yang diambil pemerintah Australia tersebut. Retno juga menilai langkah tersebut adalah hak dari pemerintah Australia.
"Penarikan dubes untuk konsultasi ke negara asalnya itu hak negara pengirim," imbuh Retno.
Retno menegaskan, komunikasi antara Indonesia dengan Australia tetap terjalin lantaran Australia merupakan salah satu mitra penting Indonesia.
"Kita lakukan komunikasi, kita selalu tekankan Indonesia menjalin hubungan baik dengan Australia. Australia itu mitra penting," tutur Retno.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sederet persyaratan itu diungkapkan setelah Yusril bertemu Mendagri Australia Tony Burke untuk membahas pemulangan narapidana kasus narkoba 'Bali Nine'.
Baca SelengkapnyaNamun begitu, Indonesia saat ini belum mengajukan permintaan pemindahan narapidana WNI kepada Australia.
Baca Selengkapnya"Jangan kemudian, kita bebaskan yang ini (Bali Nine) kan ditahan di sana (Australia) cuma nelayan-nelayan yang menangkap ikan kecil-kecil."
Baca SelengkapnyaPencekalan tersebut juga berlaku bagi anggota Bali Nine yang menikahi WNI di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenhan Prabowo menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada PM Australia dan jajarannya
Baca SelengkapnyaYusril menerangkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Pemerintah Australia terkait terpidana mati Bali Nine.
Baca SelengkapnyaYusril menuturkan bahwa hal tersebut terlebih dahulu akan dikomunikasikan dengan pemerintah Australia karena memerlukan persetujuan mereka.
Baca Selengkapnya“Hubungan persahabatan di antara kita sangat saya hargai," kata Prabowo.
Baca SelengkapnyaKedatangan Menhan Australia sekaligus meneken Defence Cooperation Agreement (DCA) di Akademi Militer (Akmil).
Baca SelengkapnyaMeski demikian, kebijakan untuk melakukan revisi bea masuk susu asal impor tersebut membutuhkan persetujuan dari kementerian/lembaga (K/L) terkait.
Baca SelengkapnyaDi Indonesia cukup banyak narapidana WNA yang dijatuhi berbagai jenis hukuman, mulai dari hukuman penjara terbatas, hukuman penjara seumur hidup, hingga hukuman
Baca SelengkapnyaRetno menegaskan, sejak awal sikap RI sudah jelas adalah menjadi salah satu yang mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Baca Selengkapnya