Follow
Awasi kedisiplinan PNS, Pemkot Depok terapkan absen elektronik
Merdeka.com - Pemerintah Kota Depok bakal menerapkan sistem absen elektronik. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan disiplin para pegawai negeri sipil (PNS) Depok.
"Absen elektronik ini ditargetkan dapat dilaksanakan tahun ini, saat ini kami sedang menyusun Perwa yang mengatur hal ini," kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Herliani, Jumat (27/5).
Rencananya, akan ada sembilan mesin absen fingerprint yang ditempatkan di balai kota. Titik-titiknya antara lain adalah di depan kantor arsip sebanyak 2 unit, sekda 3 unit dan Dibaleka II sebanyak 4 unit. Saat ini dikhususkan untuk para PNS yang ada di lingkup Balaikota saja, karena melihat dari adanya sarprasnya baik mesin dan internetnya.
-
Dimana pengecekan dilakukan? Pengecekan tersebut dilakukan di SPBU simpang PT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida dan agen elpiji, PT Tendano.
-
Dimana sidik jari ditemukan? Sidik jari yang tertinggal pada pecahan tembikar itu ditemukan pada fragmen objek yang masih ada di situs arkeologi Ness of Brodgar.
-
Dimana Bos PO Bus MPM melakukan pengecekan? Momen ini terekam saat Muthia mengunjungi Terminal Bareh Sorok, Sumatera Barat. Saat itu, terdapat 7 unit armada bus MPM dari berbagai jurusan yang masuk ke terminal tersebut.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Dimana Polres Kulon Progo mendirikan pos pantau untuk mudik 2024? Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk Setiyowati mengatakan bahwa pos pantau itu tersebar di berbagai tempat seperti di Pantai Glagah dua titik, Pos Pantau Brantan, Pos Pantau Brosot, Pos Pantau Ngeplang, Pos Pantau Kenteng, dan Pos Pantau Dekso.
-
Dimana PDNS berada? Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya diserang Ransomware dan berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia.
Kedepannya akan juga diberlakukan untuk OPD lain yang berada di luar balai kota. "Absensinya mengikuti jam kerja, yakni Senin-Kamis 7.30- 15.38 WIB dan hari Jumat 7.30-16.30 WIB," ujarnya.
Sementara itu Kepala Seksi Data dan Aplikasi Agus Setiawan mengatakan bahwa absensi elektronik ini datanya terintegrasi dengan Sistem manajemen Informasi Kepegawaian (Simpeg) dan BKD.
Sebelumnya memang sudah ada beberapa OPD yang telah menggunakan sistem ini, namun hanya sebatas lingkup OPD itu sendiri.
"Untuk yang ini semuanya langsung terhubung ke BKD, jadi total PNS yang ada di balaikota yaitu 1.471 dapat langsung diketahui," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wali Kota Idris berdalih kebihakan WFH berdasarkan instruksi Kemendagri
Baca Selengkapnya
Akmal mengingatkan seluruh OPD untuk berbenah. Dia juga menekankan perlunya pembinaan pegawai.
Baca Selengkapnya
13 Orang terlibat kasus katrol nilai itu hasil audit SMPN 19 dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek Dikti.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Kota Depok akan berpedoman kepada SKB 3 Menteri, baik saat pemilu maupun pemilihan.
Baca Selengkapnya
Pihak KPUD Depok juga sudah melakukan perbaikan terhadap kesalahan pembacaan dalam sistim Sirekap saat penghitungan sementara pemilihan presiden
Baca Selengkapnya
Teknologi mutakhir akan semakin banyak diadopsi oleh perusahaan untuk memudahkan absensi bagi karyawan.
Baca Selengkapnya
Bawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca Selengkapnya
"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."
Baca Selengkapnya
Ada 100 tahanan yang terdaftar akan menggunakan hak suaranya pada 14 Februari.
Baca Selengkapnya
Ketiganya dianggap melanggar perjanjian kerja (PK) dengan Dinas Pendidikan Kota Depok.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan uji coba secara internal hasil Focus Group Discussion (FGD) pembagian jam masuk kerja demi urai kemacetan di Ibu Kota
Baca Selengkapnya