Follow
Awasi penggunaan APBD, Pemprov Kalteng gandeng Fitra
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menandatangani kesepakatan bersama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) terkait penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Penandatanganan ini dilaksanakan langsung Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama Sekretaris Nasional (Seknas) Fitra Yeni Sucipto yang diwakiliki Direktur Advokasi Fitra Apung Widadi, dengan disaksikan Direktur Litbang KPK Wawan Wardana, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih serta Deputi Transparency International Indonesia (TII) Dedi Haryadi.
Dengan adanya kerjasama ini diharapkan proses penyusunan dan pengawasan implementasi APBD sesuai prinsip tata kelola pemerintah yang baik sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi untuk kepentingan masyarakat Kalteng.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Apa yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk mendukung kebijakan energi terbarukan? Dia kemudian meminta Perusda dapat mengoptimalkan peran, serta melakukan langkah-langkah nyata mendukung kebijakan pemerintah pusat.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengungkapkan, ada dua hal penting mengapa pihaknya menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) khususnya Fitra dalam pengawasan penggunaan APBD di wilayahnya.
"Ada dua hal. Yakni, sering ada kesan pemerintah pusat atau daerah cenderung menutup diri kepada LSM. Hari ini anggapan itu kita ubah, pemerintah provinsi bersedia bekerjasama dengan siapapun dan belajar dengan siapapun," ujar Sugianto dalam sambutannya di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kalteng, Selasa (13/12).
"Pemerintah provinsi bekerjasama meminta bimbingan dan asistensi di bidang anggaran, sesuatu yang selama ini sensitif, rahasia dan ditutupi hari ini diubah," tambahnya.
Sugianto juga menyampaikan, APBD bukan lagi rahasia yang harus ditutupi, sebagai dokumen publik maka sudah sepatutnya diketahui masyarakat, khususnya rakyat Kalteng.
"APBD dokumen publik, mereka berhak tahu untuk apa saja uang mereka untuk membangun daerahnya. Mudah-mudahan setiap tetes anggaran berguna untuk masyarakat Kalimantan Tengah," pungkasnya.
Untuk informasi, selain penandatangan nota kerjasama dengan Fitra, Pemprov Kalteng juga menggelar seminar pemberantasan korupsi serta peluncuran aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMP3D).
Semua kegiatan dilakukan masih dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Internasional demi mewujudkan reformasi sistem perencanaan dan pelaksanaan APBD dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Kalteng. (mdk/war)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemkot Tarakan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Baca Selengkapnya
Menurut Pj Gubernur Sumsel, komitmen bersama seperti ini sangatlah penting dalam menyukseskan jalannya Pilkada serentak mendatang di Provinsi Sumsel.
Baca Selengkapnya
Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Selengkapnya
Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Pemprov (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomminfo) Kalsel mengadakan Apresiasi Media Pemprov Kalsel (AMPK) 2024.
Baca Selengkapnya
Audit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayubkhan, melakukan presentasi yang merupakan tahap akhir dari Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca Selengkapnya
Menurutnya tema Anugrah KPI 2023, Ecobroadcasting memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran dan pemerintah yang peduli terhadap isu lingkungan.
Baca Selengkapnya
Maurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
Baca Selengkapnya