Badan Cyber Nasional jangan sampai membatasi kebebasan berpendapat

Merdeka.com - Pemerintah tengah mengebut pembentukan Badan Cyber Nasional untuk merespons membanjirnya berita bohong atau hoax di ruang publik seperti media massa dan media sosial. Badan Cyber Nasional akan menjadi penyaring (penapisan) untuk membedakan berita bohong dan berita benar.

Ketua Komisi I Abdul Kharis mendukung langkah pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional demi menekan dan memberantas kabar bohong di ruang publik yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

"Kalau tujuannya untuk menekan atau mengurangi atau lebih jauh meniadakan berita hoax saya kira baik, agar masyarakat tidak disesatkan oleh berita hoax yang tidak benar karena dapat mengarah pada fitnah," kata Abdul saat dihubungi merdeka.com, Rabu (4/1).

Meski demikian, Abdul menegaskan kinerja Badan Cyber Nasional ini tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat warga negara. Sebab, kebebasan berpendapat di ruang publik adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

"Yang pasti tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, sepanjang pendapat tersebut benar dan bertanggung jawab," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Jokowi-JK tampaknya semakin gerah dengan bertebarannya berita bohong atau hoax di lini massa atau media sosial. Pemerintah langsung merespons dengan segera membentuk Badan Cyber Nasional. Pembahasan badan baru ini tengah dikebut agar bisa dibentuk bulan ini.

"Bukan tahun ini, kalau perlu bulan ini sudah harus selesai. Sudah ada wadahnya," kata Menko Polhukam Wiranto di kantornya, Selasa (3/12).

Wiranto menegaskan tujuan dibentuknya Badan Cyber Nasional. Utamanya untuk menangkal berita bohong alias hoax yang beredar di internet. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui dan memerintahkan untuk segera dibentuk.

"Nanti tugasnya proteksi kegiatan cyber nasional kemudian diadakan satu pemilahan agar kita bisa melihat berita-berita hoax mana yang bener itu cepat dilaksanakan," ujarnya.

Senada dengan Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Badan Cyber akan digabung dengan lembaga pemerintah yang sudah ada saat ini, yaitu Lembaga Sandi Negara.

"Setahu saya Badan Cyber itu nanti. Setahu saya ya, itu akan digabung dengan Lembaga Sandi. Namanya Badan Cyber dan Sandi Negara, di antaranya nanti itu menangani masalah dunia cyber," terang Tito.