Badan Siber Pastikan Situs KPU Aman dari Serangan Hacker Sampai Pemilu 2019
Merdeka.com - Badan Siber dan Sandi Negara meyakini, sejauh ini kondisi situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih aman meski ada upaya pihak-pihak yang meretas. BSSN bakal menjaga keamanan situs KPU sampai pelaksanaan Pemilu selesai.
"Jadi kami sampaikan bahwa kondisi (website) KPU, selalu berkoordinasi dengan kami, adalah kondisinya siap untuk melakukan proses dari kegiatan Pemilu sampai 17 April nanti. Jadi fungsi kami mengawal dari luar dan menjaga," ucap Direktur Deteksi Ancaman Deputi I BSSN, Sulistyo di kantornya, Jakarta, Jumat (15/3).
Pihaknya terus berupaya melakukan mitigasi dari serangan hacker. Serta memberikan masukan-masukan kepada KPU.
-
Siapa yang mengklaim meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Apa yang aman menjelang pemilu? Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji aman menjelang Pemilu 2024.
-
Kenapa keamanan siber Pilpres AS 2024 diperkuat? 'Aktor jahat, bahkan jika mereka mencoba, tidak akan mampu memberikan dampak signifikan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu,' ungkap Jen Easterly, direktur Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur AS, dalam wawancara dengan AP, seperti yang dilaporkan oleh VOA Indonesia, Jumat (4/10).
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
"Kami tidak akan henti untuk terus memberikan masukan-masukan dan laporan dan cara antisipasi, dan direspons dengan cepat oleh teman-teman KPU," ungkap Sulistyo.
Di tempat yang sama, Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak membeberkan data, dari laporan sepanjang 2018, terjadi 205 kali serangan siber di Indonesia.
"Saya yakin itu tidak akan berhenti, apalagi situasi sekarang, pasti meningkat. Jadi kita tak bisa katakan tidak serangan. Kita menjaga," ucapnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pratama memandang perlu KPU menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target.
Baca SelengkapnyaBerharap KPU bersama instansi terkait untuk melakukan penguatan terhadap kemanan siber
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data pemilih 2024.
Baca SelengkapnyaGanguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca SelengkapnyaAda juga Pusat Panduan Pilkada 2024, sebuah laman khusus dalam aplikasi yang menyediakan informasi kredibel dan resmi terkait proses pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaIsu ini didasarkan pada data naik turunnya suara dalam portal InfoPemilu dan sistem Sirekap.
Baca SelengkapnyaAKBP Andrian Pramudianto mengatakan, pihaknya tetap melakukan pengamanan kendati pemungutan suara Pilpres dan Pileg telah selesai.
Baca Selengkapnya“Yaa mungkin banyak pihak akses ya,” kata Komisioner KPU RI, Afifuddin
Baca SelengkapnyaKPU paling lambat menyelesaikan rekapitulasi 35 hari setelah pemungutan suara dimulai.
Baca SelengkapnyaDia meyakini sistem tersebut lebih baik dibandingkan sistem OS pada tahun 2021.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Makassar, Abdillah Mustari membenarkan domain website Bawaslu Makassar diretas. Hanya saja peretasan sudah dilakukan sejak lama.
Baca SelengkapnyaKirim ke Bareskrim dan KPU, Begini Hasil Investigasi BSSN soal Kebocoran Data Pemilih
Baca Selengkapnya