Badrodin sebut Tito enggan dimasukkan jadi calon Kapolri di Wanjakti
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Kepala BNPT Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Surat pengajuan calon Kapolri tersebut telah diserahkan ke DPR, Rabu (16/5) hari ini.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa nama calon Kapolri yang telah dipilih oleh Presiden Joko Widodo yaitu Tito Karnavian tidak ada di dalam daftar nama calon Kapolri di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).
"Kita memang waktu itu kita masih mendengar masing-masing, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan di internal Polri. Saat waktu itu Pak Tito kalau bisa jangan," kata Badrodin usai mengikuti rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/6).
-
Bagaimana karier Jenderal Polri? Tak hanya itu saja, rekam jejak karier Carlo selama menjabat sebagai anggota Polri juga bukan kaleng-kaleng. Ia beberapa kali turut serta berhasil memecahkan kasus.
-
Siapa Ketua TKN Prabowo-Gibran? Foto momen itu dibagikan oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet di akun Instagram pribadinya @bambang.soesatyo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menanggapi kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam buka bersama (bukber) di rumah Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani pada Sabtu (30/3).
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Siapa yang memimpin TKD Prabowo-Gibran di Jabar? 'Di Jawa Barat saya yakin Prabowo-Gibran akan menang telak karena TKD dipimpin Pak Ridwan Kamil. Tanggal 14 Februari datang ke TPS. Nomor satu buka kertas suara, nomor dua coblos, dan nomor tiga lipat kertas suara,' tandasnya.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Dimana Jenderal Polri bertugas? Carlo Brix Tewu merupakan seorang Purnawirawan Polri yang sekarang menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.
Badrodin menjelaskan alasan tidak dimasukkan nama Tito Karnavian menjadi calon Kapolri dikarenakan Wanjakti melihat ada baiknya Tito lebih fokus memimpin sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Dia kan sendiri sedang konsentrasi mengatasi terorisme dan ancaman ke depan cukup serius sehingga harus dilakukan pembenahan dan strategi-strategi kebijakan menanggulangi terorisme," ujarnya.
Badrodin mengaku bahwa Tito Karnavian sendiri yang tidak ingin namanya dimasukkan menjadi salah satu dalam nama calon Kapolri di Wanjakti.
"Iya. Makanya tidak dimasukkan," katanya.
Meski demikian, Mantan Wakapolri ini menjelaskan hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Sebab, keputusan memilih calon Kapolri menjadi hak prerogatif Presiden.
"Pak Tito kan bagus. Sudah teruji dengan baik," ujarnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dikabinet Presiden Jokowi sebelumnya, Tito juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca SelengkapnyaNusron Wahid menjawab Ketum PDIP Megawati yang tengah gelisah hingga mengungkit soal Orde Baru.
Baca SelengkapnyaAria tegas mengatakan TNI tidak boleh ikut berpihak ke salah satu capres dengan alasan apapun
Baca SelengkapnyaPentingnya menjaga netralitas TNI selama periode kampanye dan Pemilihan Umum.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.
Baca SelengkapnyaJokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaPengangkatan Kasad baru tidak perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Baca SelengkapnyaPosisi Wakil Kasad kosong setelah Jenderal Agus Subiyanto diangkat menjadi Kasad.
Baca SelengkapnyaTito pernah memimpin tim Densus 88 yang salah satu anggotanya Rycko Amelza.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca SelengkapnyaTito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya