Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bagikan KIS, Jokowi ancam copot Dirut RS jika tak baik layani rakyat

Bagikan KIS, Jokowi ancam copot Dirut RS jika tak baik layani rakyat Jokowi bagikan KIP dan KIS di Bandung. ©2017 merdeka.com/dian rosadi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Kota Bandung. Salah satu agendanya adalah untuk menghadiri acara pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil kepada warga Bandung di Lapangan Pendawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

Dengan didampingi ibu negara Iriana Jokowi, Presiden tiba di lokasi acara sekitar pukul 10.40 WIB. Ratusan masyarakat yang memadati Lapangan Pendawa menyambut kedatangan rombongan presiden.

Tampak dalam jajaran rombongan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan serta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Orang lain juga bertanya?

Dalam sambutannya, Presiden mengungkap soal pertemuannya dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, kata Presiden, Ridwan Kamil mengatakan jika di Bandung belum pernah dilakukan pembagian KIP dan KIS.

"Tiga bulan lalu saya bertemu Wali Kota Bandung Pak Ridwan Kamil. Pak Wali bilang ke saya, Pak Presiden di Bandung belum pernah dilakukan pembagian KIP dan KIS, pemberian makanan tambahan dan PKH. Saat itu saya berjanji pak wali bilang April insya Allah saya ke Bandung. Hari ini saya bisa hadir di sini. Ini janji saya penuhi Pak Wali," ujar Presiden disambut tepuk tangan warga yang hadir, Rabu (12/4).

Jokowi mengatakan, masyarakat dapat memanfaatkan Kartu Indonesia Sehat yang telah diberikan pemerintah. "Kalau yang pegang ini kita enggak mau sakit ya. Kalau pas sakit bisa dibawa ke Puskesmas. Kalau sakitnya batuk ke Puskesmas. Kalau sakitnya agak berat dirujuk ke rumah sakit," katanya.

Presiden pun menyampaikan bahwa melalui KIS masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berobat. Sebab biaya pengobatan sepenuhnya sudah ditanggung oleh pemerintah.

"Rakyat bayar ini gratis, pemerintah yang membayar untuk rumah sakit. Jadi pemerintah tetap bayar. Kalau dilayani enggak baik, dokter nya hati-hati. Dirut RS nya hati-hati. Kalau diulang-ulang terus saya perintah dicopot. Melayani saja kok enggak baik sama rakyat," katanya.

Selain memberikan Kartu Indonesia Sehat, Jokowi pun memberikan Kartu Indonesia Pintar. Presiden pun menyampaikan dengan adanya kartu ini, pemerintah memberikan bantuan dana kepasa siswa SD hingga SMA/SMK. Untuk siswa SD mendapatkan Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, SMA/SMK Rp 1 juta.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut presiden pun menyampaikan program PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Pemberian makanan tambahan ini diperuntukan untuk ibu hamil dan balita.

"Kenapa ada KIP, pemberian makanan tambahan? Saya ingin agar bangsa kita bisa bersaing dengan bangsa lain. Makin ke sana persingan menjadi ketat. Persaingan antar negara semakin ketat. Makanya harus dibekali dari sekarang gizinya baik, anaknya sehat dalam kompetisi akan memenangkan. Jangan sampai kita kalah dalam berkompetisi. Jadi gunanya makanan tambahan itu investasi ke depan. Namanya sekarang panennya 20 atau 30 tahun yang akan datang," paparnya.

Adapun untuk program Keluarga Harapan (PKH) untuk satu keluarga akan mendapatkan Rp 1.890.000 selama satu tahun. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

"Kalau tidak diambil tetap jadi tabungan ibu-ibu. Pendidikan anak bisa, bayar apa bisa, tambahan kecil kecilan usaha bisa," pungkasnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS

Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit

Baca Selengkapnya
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat

Jokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.

Baca Selengkapnya
Melihat Dua Keuntungan BPJS Kesehatan Sistem KRIS
Melihat Dua Keuntungan BPJS Kesehatan Sistem KRIS

Pemerintah menghapus sistem kelas perawatan di BPJS Kesehatan

Baca Selengkapnya
Jokowi Groundbreaking RSUP di IKN Khusus Jantung & Stroke: Tidak Ada Lagi yang Pergi ke Malaysia
Jokowi Groundbreaking RSUP di IKN Khusus Jantung & Stroke: Tidak Ada Lagi yang Pergi ke Malaysia

Jokowi menyebut, RSUP ini akan fokus menangani masalah jantung dan stroke.

Baca Selengkapnya
Keluhkan Gaji Belum Dibayar Negara, Pria Mau Ngadu ke Jokowi Malah Diamankan Paspampres
Keluhkan Gaji Belum Dibayar Negara, Pria Mau Ngadu ke Jokowi Malah Diamankan Paspampres

Pria itu menyentuh Jokowi dan terdengar ingin menyampaikan sesuatu.

Baca Selengkapnya
Dirut BPJS Kesehatan Mengaku Kerap Disalahkan Saat Kekurangan Dokter dan Obat
Dirut BPJS Kesehatan Mengaku Kerap Disalahkan Saat Kekurangan Dokter dan Obat

Ghufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.

Baca Selengkapnya
Cek RSUD Salatiga, Jokowi Minta Pelayanan dan Fasilitas Ditingkatkan
Cek RSUD Salatiga, Jokowi Minta Pelayanan dan Fasilitas Ditingkatkan

Jokowi menilai, pelayanan di RSUD tersebut sudah terbebas dari pungutan dan pembatasan bagi pasien yang menginap.

Baca Selengkapnya
Kesan Jokowi Resmikan RS Kemenkes di Surabaya: Saya Seperti Masuk Hotel Bintang 5
Kesan Jokowi Resmikan RS Kemenkes di Surabaya: Saya Seperti Masuk Hotel Bintang 5

Jokowi mengungkapkan alasan pemerintah membangun rumah sakit (RS) dengan fasilitas seperti hotel bintang lima di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya
Waspada! Ini Dampak Aturan Pemerintah Hapus Anggaran Wajib Kesehatan 5 Persen
Waspada! Ini Dampak Aturan Pemerintah Hapus Anggaran Wajib Kesehatan 5 Persen

UU Kesehatan telah menghapus kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran 5 persen dari APBN untuk belanja sektor kesehatan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmikan RSHS Bandung: Tak Perlu Keluar Negeri untuk Program Bayi Tabung, Cukup di Hasan Sadikin
Jokowi Resmikan RSHS Bandung: Tak Perlu Keluar Negeri untuk Program Bayi Tabung, Cukup di Hasan Sadikin

Jokowi meminta masyarakat tak perlu repot membawa anak berobat atau program bayi tabung ke luar negeri.

Baca Selengkapnya
RS Kemenkes Makassar Diresmikan, Jokowi Tak Ingin Warga Berobat ke Luar Negeri
RS Kemenkes Makassar Diresmikan, Jokowi Tak Ingin Warga Berobat ke Luar Negeri

RS Kemenkes Makassar yang dibangun dengan anggaran Rp1,56 triliun menjadi rujukan penyakit kanker, stroke, dan jantung di Indonesia Timur.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Arahnya RUU Kesehatan Bisa Atasi Kekurangan Dokter Spesialis
Jokowi: Arahnya RUU Kesehatan Bisa Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Presiden Jokowi berharap Indonesia tidak lagi kekurangan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya