Bahas nasib Patrialis Akbar, MK bentuk Majelis Kehormatan Hakim

Merdeka.com - Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) akan membentuk Majelis Kehormatan. Pembentukan ini sehubungan dengan penangkapan hakim anggota MK, Patrialis Akbar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, menjelaskan, sejumlah nama telah mencuat untuk mengisi posisi di Mahkamah Kehormatan MK. Salah satunya, yakni mantan Hakim MK, Achmad Sodiki.

"Kemarin kalau tidak salah dengar sudah ada. Mantan hakimnya itu pak Achmad Sodiki. Kalau dari KY kita tidak menentukan tapi permintaan secara kelembagaan," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta, Jumat (27/1).

Fajar menambahkan, nama Wakil Ketua MK Anwar Usman juga terus disebut untuk mengisi posisi di Mahkamah Kehormatan. "Intinya, MK menunjuk 5 unsur itu berdasarkan penunjukan dari rapat permusyawaratan hakim (RPH). Setelah ditunjuk diminta kesediaannya," ujarnya.

Mahkamah Kehormatan MK, lanjut Fajar, mendapatkan tenggat waktu selama 30 hari untuk penanganan etik Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang tersandung suap.

"Tidak ada standar berapa lama menentukan 5 unsur untuk Majelis Kehormatan MK. Kalau penanganan etiknya 30 hari," katanya.

Majelis Kehormatan MK nantinya akan terdiri dari lima orang. Lima orang tersebut berkomposisikan, 1 Hakim Konstitusi, 1 anggota Komisi Yudisial (KY), 1 orang Guru Besar Ilmu Hukum, 1 orang tokoh masyarakat, dan 1 orang mantan Hakim Konstitusi.

Sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan pihaknya akan meminta kepada Presiden Joko Widodo agar Patrialis Akbar diberhentikan sementara apabila Majelis Kehormatan MK mengambil keputusan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat.

"Mahkamah Konstitusi segera mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat hakim MK yang bersangkutan kepada presiden," kata Arief di Gedung MK, Kamis (26/1).