Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bahas RUU Megapolitan, Deddy Mizwar sebut apa kata dunia?

Bahas RUU Megapolitan, Deddy Mizwar sebut apa kata dunia? Diskusi pembentukan UU Megapolitan. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mempertanyakan efektivitas RUU Megapolitan jika disahkan. Sebab, selama ini daerah dalam mengatasi masalah berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, Jabar memiliki rencana twin metropolitan yang melibatkan kawasan Bogor, Depok, Karawang, dan Purwakarta. Ia lalu mempertanyakan peran Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur bila UU ini direalisasikan.

"BKSP itu karena kemarin ketemu bareng-bareng, baru mulai pembicaraannya. Kalau begini terus, apa kata dunia? Lebih malu kalau ada UU tapi tidak berjalan," kata Deddy dalam diskusi bertema "Urgensi Pembentukan Undang Undang Megapolitan dalam Upaya Pengelolaan Terpadu Wilayah Jabodetabekjur" di Ruang GBHN Nusantara V Gedung DPR RI, Selasa (18/2).

Orang lain juga bertanya?

Saat ini persoalan di Jawa Barat sudah bisa dipetakan. Untuk tindak lanjutnya hanya membutuhkan komunikasi.

"Kalau mudah mengatasi masalah Jakarta dan sekitarnya dengan komunikasi, ini ke mana arahnya? Kalau tidak ada masalah, untuk apa megapolitan," ujarnya.

Setiap persoalan pemerintah daerah tidak bisa diselesaikan oleh pemda itu sendiri, tapi pemerintah pusat harus turun tangan. "Sampai sejauh mana pusat punya peranan? Apa UU Megapolitan ini untuk mendesak pusat? Apa ini tujuannya? Kalau dikomunikasikan dengan intens kan lebih mudah. Kalau ini nanti siapa yang mengelola?" katanya. (mdk/has)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.

Baca Selengkapnya
Bahas RUU DKJ Bersama Baleg DPR, Mendagri: Ingin Jakarta jadi Kota Kelas Dunia Seperti New York
Bahas RUU DKJ Bersama Baleg DPR, Mendagri: Ingin Jakarta jadi Kota Kelas Dunia Seperti New York

"kita ingin juga agar kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, kira- kira seperti New York-nya Amerika," kata Tito

Baca Selengkapnya
Gali Persoalan Warga di Jakarta Utara, Ridwan Kamil Bakal Fokus ke Pembangunan Berkeadilan
Gali Persoalan Warga di Jakarta Utara, Ridwan Kamil Bakal Fokus ke Pembangunan Berkeadilan

Menurut RK, pembangunan tidak bisa dilihat hanya dari kacamata infrastruktur.

Baca Selengkapnya
Di Depan 3 Cagub Jakarta, Warga Desak Solusi buat Polusi Udara Ibu Kota
Di Depan 3 Cagub Jakarta, Warga Desak Solusi buat Polusi Udara Ibu Kota

Pada sesi diskusi, masyarakat dari berbagai lapisan memberikan pertanyaan dan mengkritisi gagasan dari masing-masing pasangan calon.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Video D'TALKS Heru Budi: Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Video D'TALKS Heru Budi: Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Menurut Heru, Kota Metropolitan sekitar Jakarta juga harus tumbuh. Nantinya, ada pembentukan kawasan aglomerasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dharma Pongrekun Mengejutkan, Ingin Hilangkan Lampu Merah Agar Jakarta Tak Macet
VIDEO: Dharma Pongrekun Mengejutkan, Ingin Hilangkan Lampu Merah Agar Jakarta Tak Macet

Dalam paparan visi misi, Dharma Pongrekun merespons ide Ridwan Kamil terkait macet Jakarta

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta
Mendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.

Baca Selengkapnya
Pengamat Tata Kota Sebut DKI Jakarta Masih Sangat Layak Jadi Ibu Kota Negara
Pengamat Tata Kota Sebut DKI Jakarta Masih Sangat Layak Jadi Ibu Kota Negara

Taki berharap tentang kepindahan Ibu Kota harus dikaji secara komprehensif tidak sekadar kepentingan politik semata.

Baca Selengkapnya
Budi Karya Titip Tiga PR ke Menteri Perhubungan Era Prabowo, Singgung soal Kemacetan
Budi Karya Titip Tiga PR ke Menteri Perhubungan Era Prabowo, Singgung soal Kemacetan

Budi menyebut, hal pertama yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan adalah terkait lingkungan dalam pembangunan transportasi.

Baca Selengkapnya