Bahas RUU Megapolitan, Deddy Mizwar sebut apa kata dunia?
Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mempertanyakan efektivitas RUU Megapolitan jika disahkan. Sebab, selama ini daerah dalam mengatasi masalah berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, Jabar memiliki rencana twin metropolitan yang melibatkan kawasan Bogor, Depok, Karawang, dan Purwakarta. Ia lalu mempertanyakan peran Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur bila UU ini direalisasikan.
"BKSP itu karena kemarin ketemu bareng-bareng, baru mulai pembicaraannya. Kalau begini terus, apa kata dunia? Lebih malu kalau ada UU tapi tidak berjalan," kata Deddy dalam diskusi bertema "Urgensi Pembentukan Undang Undang Megapolitan dalam Upaya Pengelolaan Terpadu Wilayah Jabodetabekjur" di Ruang GBHN Nusantara V Gedung DPR RI, Selasa (18/2).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pesan dalam kata-kata lucu nya? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Diperlukan langkah khusus untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang memadai.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
Saat ini persoalan di Jawa Barat sudah bisa dipetakan. Untuk tindak lanjutnya hanya membutuhkan komunikasi.
"Kalau mudah mengatasi masalah Jakarta dan sekitarnya dengan komunikasi, ini ke mana arahnya? Kalau tidak ada masalah, untuk apa megapolitan," ujarnya.
Setiap persoalan pemerintah daerah tidak bisa diselesaikan oleh pemda itu sendiri, tapi pemerintah pusat harus turun tangan. "Sampai sejauh mana pusat punya peranan? Apa UU Megapolitan ini untuk mendesak pusat? Apa ini tujuannya? Kalau dikomunikasikan dengan intens kan lebih mudah. Kalau ini nanti siapa yang mengelola?" katanya. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca Selengkapnya"kita ingin juga agar kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, kira- kira seperti New York-nya Amerika," kata Tito
Baca SelengkapnyaMenurut RK, pembangunan tidak bisa dilihat hanya dari kacamata infrastruktur.
Baca SelengkapnyaPada sesi diskusi, masyarakat dari berbagai lapisan memberikan pertanyaan dan mengkritisi gagasan dari masing-masing pasangan calon.
Baca SelengkapnyaPenyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, Kota Metropolitan sekitar Jakarta juga harus tumbuh. Nantinya, ada pembentukan kawasan aglomerasi.
Baca SelengkapnyaDalam paparan visi misi, Dharma Pongrekun merespons ide Ridwan Kamil terkait macet Jakarta
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca SelengkapnyaTaki berharap tentang kepindahan Ibu Kota harus dikaji secara komprehensif tidak sekadar kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya