Bahayanya jika pro khilafah dan ISIS tunggangi gerakan #2019GantiPresiden
Merdeka.com - Sejumlah pihak menduga keterkaitan antara aksi #2019GantiPresiden dengan gerakan khilafah dan pro ISIS di Indonesia. Direktur Pelaksana Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (Pakar) Adhe Bhakti, menilai keterlibatan kelompok pro ISIS di Indonesia dengan mendukung gerakan #2019GantiPresiden bukanlah demi memperjuangkan demokrasi itu sendiri. Namun sekadar menunggangi demokrasi demi tujuan akhirnya mengganti sistem pemerintahan dan bernegara.
"Jadi bukan peduli pada esensi demokrasinya, tapi betul-betul take advantage (mengambil keuntungan) pada momentum itu," kata Adhe Bhakti, kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/9).
Adhe menuturkan, kelompok pro ISIS Bekasi pimpinan Abu Nusaibah turut hadir dalam aksi 411 soal penistaan agama yang dilakukan Ahok. Tapi kehadiran mereka disebut Adhe bukan karena peduli soal penistaan agama atau pilkada DKI Jakarta saat itu.
-
Kenapa Indonesia menggunakan demokrasi? Demokrasi telah menjadi landasan yang diterapkan oleh berbagai masyarakat di dunia. Konsep ini menekankan prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia sekarang? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kebebasan pers yang semakin berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Kenapa koalisi dibentuk di Indonesia? Dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia, koalisi dibentuk dengan tujuan agar dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden.
"Tapi mereka concern jika terjadi chaos dan rusuh, mereka akan merebut senjata dari polisi dan tentara yang berjaga. Sebab revolusi, pergantian kekuasaan atau kerusuhan untuk itu hanya bisa dilakukan ketika mereka sudah bisa menguasai persenjataan. Inilah yang akan berbahaya jika gerakan ini dimanfaatkan oleh kelompok pro ISIS," beber Adhe.
Di menjelaskan ISIS adalah kelompok teroris dengan menggunakan agama sebagai kedok. Kelompok ini berdiri dan menyebar ke belahan dunia, termasuk ke Indonesia sejak 2014. Di Indonesia, para pendukungnya menyebut dirinya sebagai Jemaah Ansharut Daulah (JAD) atau Jemaah Ansharut Khilafah (JAK). Para anggotanya terlibat aksi kekerasan dan terorisme sejak 2014. Dari mulai membunuh anggota polisi, masyarakat umum, tempat ibadah dan yang lainnya dengan cara aksi bom bunuh diri.
"Pada Mei 2018, para pendukung ISIS melakukan kerusuhan di rutan Mako Brimob dengan cara mengorok leher salah satu anggota polisi dengan menggunakan pecahan kaca. Selepas itu, mereka melakukan penyerangan pada anggota polisi dengan cara aksi bom bunuh diri seperti terjadi di Surabaya," bebernya.
Adhe menegaskan, kelompok ISIS adalah kelompok anti demokrasi. Jadi mereka tidak ikut dalam proses demokrasi seperti melakukan pencoblosan di bilik suara. Sebab bagi mereka, siapa saja pemerintah yang tidak menggunakan hukum Al-Quran adalah thagut, meskipun pemimpinnya beragama Islam.
Tak hanya itu, meski pemerintahan tersebut sudah menggunakan dengan hukum Islam seperti Negara-negara di Timur Tengah, namun dianggap tidak sesuai dengan aliran keagamaan mereka, juga disebut murtad dan juga thagut.
Dan Indonesia, lanjut dia, termasuk negara yang diyakini sebagai negara thagut itu. Oleh karena itu wajib diperangi dan melakukan pemberontakan dengan cara teror.
"Mereka melakukan terror itu bertujuan untuk melemahkan pemerintah Indonesia untuk kemudian ketika terjadi pelemahan, mereka akan bergerak membuat huru hara guna merebut kekuasaan," ulasnya.
Pada titik itulah gerakan aksi #2019GantiPresiden dimanfaatkan oleh kelompok itu demi mendapatkan momentum. "Bukan pertama-tama demi demokrasi itu sendiri, tapi demi mencapai tujuan akhir mereka mengganti sistem yang ada di Indonesia saat ini," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ajakan ke Suriah sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab
Baca SelengkapnyaHasto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndonesia harus kuat dari berbagai upaya destabilisasi gencar dilakukan khususnya dari kelompok dan jaringan teror.
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus mengetahui profil para kandidat serta menjaga kerukunan umat beragama dan persatuan bangsa.
Baca Selengkapnya"Benar, mereka (yang menolak perubahan) itu punya kekuatan uang dan harta," kata Anies.
Baca SelengkapnyaPasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Baca SelengkapnyaApakah partai politik saat ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan sungguh-sungguh menjalankan aspirasi tersebut.
Baca SelengkapnyaBerencana akan beroperasi untuk menggagalkan Pemilu 2024 yang akan datang.
Baca SelengkapnyaSetiap individu selayaknya bisa menjadi sosok yang menyebarkan kebaikan dan menjaga harmonisasi.
Baca SelengkapnyaSeruan Dewan Guru Besar UI: Kami Cemas Kegentingan ini Menghancurkan Masa Depan Bangsa
Baca SelengkapnyaSituasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca SelengkapnyaJazilul mengatakan, hal ini akan menjadi preseden buruk dalam demokrasi.
Baca Selengkapnya