Bakal calon wali kota ini usung konsep Kota Bandung tanpa gang

Merdeka.com - Sejumlah kandidat bakal cawalkot Bandung mulai bermunculan. Meski pesta demokrasi masyarakat Kota Bandung ini baru akan digelar beberapa bulan lagi, masing-masing bakal calon sudah mulai menawarkan program yang akan diusung.

Bendahara DPD Partai Hanura Jabar Egi Hergiana memastikan untuk ambil bagian dalam gelaran Pilwalkot Bandung 2018. Egi resmi menjadi bakal cawalkot lewat Partai Hanura setelah mengembalikan formulir pendaftaran.

Egi mengatakan, fokus utama dalam langkahnya maju di Pilwalkot Bandung yakni ingin membenahi tata kota wilayah terutama permukiman penduduk di Kota Bandung. Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba ini mengaku ingin mempermudah warga Bandung untuk mendapatkan hunian yang layak.

"Saya berpikir bagaimana Pemkot Bandung memiliki fokus yang serius dalam menyelesaikan problem hunian di Kota Bandung. Pemkot Bandung harus punya satu kebijakan yang cukup serius, bagaimana menyelesaikan problem hunian di Kota Bandung," ujar Egi kepada wartawan saat ditemui di kawasan Jalan LL RE Martadinata, Senin (24/7).

Menurut Egi, hunian layak menjadi salah satu kebutuhan utama yang dinilai masih cukup sulit diperoleh, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Selama ini sebagian masyarakat masih hidup di tengah-tengah permukiman kumuh yang berada di gang-gang sempit.

Egi pun mengaku telah menyiapkan konsep 'Bandung tanpa Gang' sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Melalui konsep tersebut nantinya tidak ada lagi masyarakat yang hidup di kawasan kumuh. Sehingga masyarakat dapat tinggal di tempat yang layak dan tertata.

"Tentu kita memimpikan bagaimana Kota Bandung menjadi 'Kota tanpa Gang'. Artinya bagaimana mengubah kawasan kumuh tersebut menjadi lebih baik, contoh dengan berdirinya apartemen rakyat dan inovasi hunian lainnya," katanya.

Egi menilai program rumah susun yang ada saat ini masih belum optimal. Sehingga diperlukan sebuah terobosan agar hunian dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

"Saya ingin pemerintah kedepan memangkas cost perizinan yang membuat para pengembang berminat membangun rumah subsidi buat masyarakat tidak mampu," pungkasnya. (mdk/cob)