'Bakrie, you kan mau nyapres, Lapindo bayar sendiri dong'
Merdeka.com - Tidak hanya partai oposisi yang geram ketika pemerintah kembali mengalokasikan dana APBN Perubahan 2013 untuk korban lumpur Lapindo. Mantan Menteri Ekonomi Rizal Ramli pun demikian. Dia menyesalkan jika masalah Lapindo kembali ditanggung oleh negara.
Rizal berpendapat, praktik korupsi justru sering kali terjadi dalam proses APBN Perubahan. Sehingga sejak dulu, dia tidak sepakat jika ada APBN-P dalam sistem penganggaran setiap tahun.
"Lalu tradisi APBN-P, seharusnya tidak boleh ada APBN-P tiap tahun kecuali ada gejolak ekonomi, gejolak internasional. Ini kondisi normal tapi APBN diubah. Dalam praktiknya APBN-P menjadi pintu masuk korupsi berjamaah. Kasus hambalang, PON masuk dari APBN-P karena pembahasannya dipercepat," kata Rizal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6).
-
Apa itu Lumpur Lapindo? Lumpur Lapindo Sidoarjo merupakan salah satu bencana alam di Indonesia yang sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Sebab, penyebab munculnya lumpur panas Lapindo masih dalam perdebatan dan belum menemukan hasil yang final.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Dimana Lumpur Lapindo terjadi? Pusat maupun titik semburan lumpur panas Lapindo ini berada di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
-
Kenapa Lumpur Lapindo terjadi? Dikatakan bahwa rencana pengeboran dilakukan dengan target formasi Kujung, ternyata di lokasi tempat pengeboran tidak dilakukan formasi Kujung.
-
Apa itu Pindang Lombang? Pindang Lombang ini bisa jadi alternatif oleh-oleh khas Indramayu. Bahkan penjualannya sudah sampai mancanegara.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
Rizal menuturkan, termasuk kasus Lapindo yang kembali dianggarkan oleh pemerintah dalam APBN-P 2013. Menurut dia, Bakri grup tidak hanya dapat keuntungan dari lumpur Lapindo, tapi perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie (Ical) bakal calon presiden dari Partai Golkar, itu juga diputuskan boleh membeli saham Newmont.
"Termasuk juga kasus Lapindo. Grup Bakrie tidak hanya mendapat dana dari APBN untuk Lapindo, tapi juga sudah diputuskan, bahwa Bakrie boleh membeli saham Newmont di NTB yang nilainya ratusan juta dolar. Padahal seharusnya saham Newmont dibeli oleh negara," terangnya.
Karena itu, dia juga meminta agar Ical harus bertanggung jawab utuh dalam penanganan kasus lumpur Lapindo yang merugikan warga Sidoardjo, tanpa harus membebani APBN negara. Terlebih, kata dia, Ical hendak mencalonkan diri sebagai capres di Pemilu 2014.
"Saya minta Aburizal Bakrie, 'ngono yo ngono neng ojo ngono.' Artinya kita tahu ada permainan dalam APBN-P untuk Lapindo ini. Tapi Aburizal jangan begitu dong, you kan mau jadi presiden. Jangan masalah pribadi justru negara yang disuruh bayar," terangnya.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengingatkan, agar kader partai yang ditunjuk menjadi menteri tidak mencari keuntungan pribadi dari APBN.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaRoy menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan kewenangan pemerintah untuk membantu rakyat.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Golkar Yogyakarta.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.
Baca SelengkapnyaRieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menyindir Anies dan Ganjar sebagai capres yang hanya kerja di atas meja. Berbeda dengan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak pernah bagi-bagi bansos seperti yang dituduhkan ekonom Faisal Basri.
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaMenurut Arsul, seharusnya membahas bansos harus didahului mengetahui soal APBN.
Baca Selengkapnya