Bambang: Kalau tidak usut BG pasti tak ada kasus yang menimpa saya

Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan ucapan terima kasihnya atas dukungan dan rasa keprihatinan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) terkait kasus yang menimpanya saat ini. Menurutnya, Mabes Polri sebagai sesama lembaga penegak hukum melupakan bahwa dia sebagai pengacara juga pimpinan KPK yang seharusnya seluruh aturan dihormati sebelum menetapkan dirinya sebagai tersangka.

"Pertama, saya ucapkan terima kasih saya diterima dengan baik. Kami diberikan situasi keleluasaan dan rasa keprihatinan kepada kasus saya. Kedua polisi lupa, saya lawyer kebetulan jadi pimpinan KPK. Sangkaan kasusnya adalah kapasitas saya sebagai lawyer. Seluruh aturan harusnya dihormati," ujar Bambang Widjojanto kepada wartawan usai bertemu secara tertutup dengan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan dalam jumpa persnya di Sekretariat Peradi di Lantai 11 Gedung Grand Slipi Tower, di Jakarta Kamis (5/2).

Apalagi, kata Bambang, telah ada nota kesepahaman atau MoU antara Mabes Polri dan organisasi advokasi yang harus menjadi dasar dalam melakukan penegakan hukum terhadap seorang pengacara.

"Apalagi ada MoU (nota kesepakatan dan kesepahaman) antara Polri dan organisasi advokat dan itu harus menjadi dasar," tuturnya.

Selain itu, usai bertemu dengan Ketua Peradi Otto Hasibuan, Bambang merasa seperti kembali ke rumahnya sendiri.

"Yang kedua, saya merasa kembali ke rumah saya. Mendapat dukungan dari statemen yang disampaikan oleh Peradi," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Bambang juga menyampaikan upaya kriminalisasi terhadap KPK berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, terutama terkait investasi di Indonesia.

"Tiga info terakhir, banyak organisasi bisnis, asosiasi bisnis internasional dan mereka klarifikasi ke Indonesia apakah kepastian hukum bisa dijamin? Kalau kasus ini tidak selesai maka akan berimbas pada terkait persoalan investasi. KPK tempat me-review mereka," jelasnya.

Pasalnya, lembaga antirasuah itu telah didatangi oleh beberapa organisasi dan asosiasi bisnis menyatakan ketidakpastian hukum telah terjadi di Indonesia. Sehingga, ketidakpastian hukum ini berpengaruh terhadap ketidakpastian ekonomi.

"Mereka datang langsung mengecek ke KPK. Akibat kasus saya, pemanggilan saksi tidak berjalan baik, tersangka yang diperiksa yang seharusnya hadir, tersangka takut hadir juga. Kalau ini diteruskan jadi preseden buruk bagi kepastian hukum," ungkapnya.

Maka selain persoalan hukum dan ekonomi, jika sistem imunitas tidak diberlakukan kepada jajaran pimpinan KPK, maka akan rentan terhadap upaya kriminalisasi dan politisasi di KPK.

"Ini persoalan seorang dengan profesi kalau tidak dibangun sistem dan diberi imunitas, maka kita semua jadi rentan. Kalau saya bukan pimpinan KPK pasti saya tidak kena. Kalau saya tidak lakukan tindakan kasus BG tidak akan ada kasus ini," pungkasnya.