Bambang Widjojanto gugat UU KPK di MK

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto telah diberhentikan sementara karena kasus dugaan mengarahkan saksi dalam sidang sengketa pemilu kepala daerah Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu. Namun Bambang Widjojanto menggugat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terkait ketentuan pemberhentian sementara pimpinan KPK.

"Pemohon mengajukan pengujian terhadap norma yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU KPK yang menyatakan pimpinan KPK berhenti atau dapat diberhentikan menjadi terdakwa akibat melakukan tindak pidana kejahatan," ujar kuasa hukum Bambang, Abdul Fickar Hadjar, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (7/4).

Bambang Widjojanto selaku pemohon merasa ketentuan pemberhentian sementara pimpinan KPK telah merugikan dirinya. Dia menyakini bahwa penetapannya sebagai tersangka terjadi akibat rekayasa kasus itu ketika pemohon menangani sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi lima tahun silam.

Pemohon juga menilai bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK telah melanggar amanat dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait dengan asas praduga tak bersalah. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK tidak menyebutkan secara rinci tindak pidana seperti apa serta waktu terjadinya tindak pidana yang dapat membuat pimpinan KPK diberhentikan.

"Pemohon menilai bahwa asas praduga tak bersalah merupakan asas hukum yang fundamental," kata Abdul.