Bambang Widodo Umar: Kita tidak ingin ada kelompok perlemah KPK
Merdeka.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Bambang merupakan bentuk dukungan dari akademisi terkait eksistensi KPK agar tetap dipertahankan, bukan malah dilemahkan dengan cara revisi UU KPK.
"Ini dukungan dari akademisi untuk ikut mempertahankan bagaimana eksistensi KPK ini agar lebih kuat lagi. Kita tidak ingin ada kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu yang akan memperlemah KPK," ungkap Bambang kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/2).
Menurut Bambang masyarakat masih sangat membutuhkan KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dia juga menambahkan saat ini tinggal KPK yang menjadi tumpuan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Bagaimana Kemendikbudristek pulihkan sistem KIP Kuliah? 'Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru,' katanya.
-
Dukungan apa yang diberikan? Dalam kesempatan itu, para relawan memainkan lakon berjudul 'Gatotkaca Wisuda' dengan harapan Ganjar bisa memenangi Pilpres 2024.
"Kita masih butuh KPK untuk bagaimana membuat republik ini lebih adil makmur, sejahtera begitu," tegasnya.
Meski demikian, Bambang mengakui pihaknya tidak serta merta menolak secara tegas terkait revisi UU KPK. Namun, hanya ingin mempertahankan eksistensi KPK.
"Saya tidak menolak adanya revisi. Tapi kita mempertahankan eksistensi perundang undangan KPK yang ada saja dulu, sekarang ini belum saatnya (revisi undang-undang (KPK)," tandasnya.
Seperti diketahui revisi undang-undang KPK saat ini sudah akan memasuki tahap pembahasan di rapat paripurna, Kamis (18/2), namun rapat diundur hingga selasa (23/2) minggu depan.
Banyaknya pihak yang menolak revisi undang-undang KPK lantaran ada empat point yang dinilai hanya akan memperlemah KPK. Keempat poin tersebut adalah, adanya dewan pengawas KPK, penyadapan yang terlebih dahulu meminta izin, kewenangan pengeluaran SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan), dan terakhir pengangkatan penyidik independen. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca SelengkapnyaKPU menjadi benteng terakhir demokrasi diminta tak goyah dalam menjaga independensi dari intervensi kekuasaan.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaDia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dalam transisi kepemimpinan nasional.
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca SelengkapnyaMa’ruf Amin meminta Nawawi Pomolango bekerja lebih baik.
Baca SelengkapnyaBerbeda dengan Megawati, Gerindra tak setuju KPK dibubarkan.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca SelengkapnyaAlexander menambahkan agar masyarakat tidak mengandalkan KPK untuk membasmi korupsi
Baca Selengkapnya