Bamsoet: Kejagung ragu-ragu tuntaskan kasus Setnov
Merdeka.com - Komisi III DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pengawalan hukum menuntaskan kasus papa minta saham yang diduga dilakukan mantan Ketua DPR, Setya Novanto. Panja ini diketuai oleh Wakil Ketuan Komisi III, Benny Kabur Harman.
Menurut Ketua Komisi III, Bambang Soesatyo, Komisi III menemukan adanya indikasi keragu-raguan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus Setnov ini. Menurutnya, keseringan memanggil Setnov dan tidak melibatkan pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan jadi bukti adanya keraguan.
"Kita minta agar dituntaskan. Ini kan tidak jelas juga agar orang tidak tersandera dengan kasus yang ada," kata Bamsoet di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
Dugaan adanya unsur politik menjadi salah satu indikasi mengapa Panja ini terbentuk, kata Bamsoet. Hal ini mengingat Setnov telah tiga kali dipanggil sedangkan Rizal Chalid yang disebut-sebut terlibat sama sekali tidak dipanggil oleh Kejagung.
"Kita melihat apakah ada unsur politis dan minta dituntaskan. Panja terbentuk untuk menghilangkan keraguan Kejagung dalam kasus ini. Bukan karena dia (Setnov) anggota DPR," jelas dia.
"Kita lihat juga kan Kejagung ragu-ragu dalam memanggil orang yang juga terlibat. Dan itu gak boleh," sambung dia.
Ketika ditanya apakah Panja ini terbentuk karena melihat Setnov melanggar hukum, Bamsoet mengatakan jika Panja hanya mengawali proses hukum, bukan mengintervensi proses hukum di Kejagung.
"Belum ada keputusan (Setnov salah secara hukum). Kita tidak tahu apakah ada kesalahan. Tapi kan ada indikasi ragu-ragu. Kenapa dia lebih sering dipanggil tapi orang yang juga terlibat tidak dipanggil?" pungkas dia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, seluruh kasus besar yang belum rampung sudah sepatutnya diselesaikan.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaMekanisme OTT yang selama ini dilakukan KPK, menjadi salah satu pembahasan menarik selama fit and proper test Capim.
Baca SelengkapnyaMenurut Ketut, penyidik masih terus mendalami sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaDia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaMelalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaHasto diperiksa KPK terkait Harun Masiku beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengaku tidak memiliki informasi tersebut.
Baca Selengkapnya