Follow
Bamsoet klaim dapat info Jokowi minta Yasonna tak sahkan kubu Agung
Merdeka.com - Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat akan menyerahkan hak angket ke Menkum HAM dalam satu dua hari ke pimpinan DPR.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) yakin hak angket akan berjalan mulus. Sebab, menurutnya, keputusan Menkum HAM yang menetapkan Golkar kubu Agung sebagai pengurus partai beringin yang sah tak sesuai izin dari Presiden Joko Widodo.
"Karena Presiden tidak mengetahui ini maka kami akan melakukan penyelidikan atas tindakan menteri yang berasal dari parpol. Kami akan melakukan perlawanan. Laoly bertindak sebagai petugas partai bukan menteri," kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).
-
Siapa yang mengatakan Bahlil bukan kader Golkar? Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Partai (DPP) Partai Golkar Syamsul Hidayat menegaskan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bukan lagi kader partai berlambang pohon beringin.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Mengapa Golkar meminta Bahlil tak mengklaim sebagai kader? Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Ia meminta Bahlil tak menjilat ludah sendiri dengan mengaku sebagai kader Golkar. Sebab, Bahlil sendiri sudah mengakui bukan menjadi bagian dari Partai Golkar sejak lama.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
Bahkan, Bamsoet mengklaim sudah mendapatkan informasi bahwa Jokowi sudah menginstruksikan Menkum HAM untuk tidak mengambil keputusan perihal Golkar secara sepihak.
"Saya sudah terima informasi A1 bahwa Presiden instruksikan Yasonna tidak ambil keputusan apapun. Kalau omongan saya keliru pasti saat Presiden balik dari Jepang beri tanggapan. Tapi kalau tidak beri tanggapan maka saya benar. Laoly mencoba menciptakan ketum boneka," katanya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Yasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca Selengkapnya
Yasonna tidak merasa kecewa meski dicopot sebagai menteri. Dia bahkan sempat menemui Presiden Jokowi sehari sebelum pelantikan menteri baru.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pemerintahan ke depan tidak membutuhkan oposisi.
Baca Selengkapnya
Benny menyebut, saat bertemu dengan Yasonna, teringat kasus pengambil alihan Partai Demokrat oleh kubu KSP Moeldoko.
Baca Selengkapnya
Agung Laksono menjelaskan, bahwa untuk menjadi Dewan Pembina Golkar tak ada syarat harus menjadi pengurus kader.
Baca Selengkapnya
Jokowi dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly dari kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Baca Selengkapnya
Posisi Yasonna H Laoly yang juga politikus PDIP kini digantikan Supratman Andi Agtas yang tak lain adalah kader Partai Gerindra.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman mendesak MKD DPR RI untuk memanggil ulang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet
Baca Selengkapnya
Yasonna memang lebih baik diberhentikan atau diganti secepatnya
Baca Selengkapnya
Laporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
Baca Selengkapnya