Bamsoet Minta Masyarakat Jangan Demo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
Merdeka.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta kepada seluruh pihak untuk tidak berunjuk rasa saat pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang. Menurutnya, kegaduhan selama proses pelantikan akan mencoreng marwah Indonesia sebagai bangsa besar di mata dunia.
"Saya ingatkan buat adik-adik mahasiswa dan kepada para korlap aksi, saya imbau, saya mohon dengan sangat jangan lakukan itu (demo), masih banyak waktu lain waktu untuk sampaikan aspirasi. Ini momen sakral dan hikmat jangan bawa nama buruk negara di mata internasional," kata pria karib disapa Bamsoet di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).
Bamsoet juga menilai, aksi demonstrasi di waktu pelantikan presiden dan wakil presiden juga dapat memicu keengganan investasi oleh asing. Sebab, mata internasional menduga Indonesia sedang dalam kondisi tidak aman.
-
Mengapa Bamsoet menilai usulan Prabowo bagus? Dia menilai, usulan Prabowo untuk memberikan wadah bagi presiden dan wakil presiden di Indonesia sangat baik.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi melarang Kaesang? 'Waduh', gitu, 'Jangan Pak Zul', katanya,' kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
"Karena juga mempengaruhi investasi asing yang masuk ke Indonesia, akan terkesan negara ini tidak aman dan wibawa kita di mata internasional bisa jatuh," nilai Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan, imbauan ini bukan bertujuan melarang atau membatasi kebebasan berpendapat di muka umum. Melainkan hanya yang harus disesuaikan dengan momentum titik awal periode baru masa jabatan presiden dan wakil presiden.
"Ini akan ada peristiwa penting karena ini titik awal untuk presiden memperbaikinya di lima tahun ke depan. Gedung parlemen selalu terbuka untuk menyampaikan aspirasi tapi jangan saat pelantikan, itu momen sakral," katanya.
Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mengakui banyak pelaku bisnis wait and see karena khawatir situasi politik
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaDia pun meminta agar para capres dan cawapres bisa menyampaikan gagasan sesuai dengan data yang benar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui banyak pelaku bisnis wait and see karena khawatir situasi politik memanas menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDiakui Jokowi, banyak investor yang memilih untuk menunggu untuk berinvestasi di Indonesia saat pemilu 2024 berlangsung.
Baca SelengkapnyaBamsoet mengapresiasi sikap kubu pasangan calon yang saling bertarung di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyakondisi ini juga lumrah terjadi di sejumlah negara. Bahkan, sekelas negara ekonomi maju seperti Amerika Serikat (AS) hingga China.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berpesan jangan takut Pemilu, karena Indonesia sudah biasa menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut
Baca SelengkapnyaStabilitas ekonomi sangat sensitif terhadap pergerakan politik yang luar biasa.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, Indonesia memerlukan kepastian hukum. Serta jaminan kebebasan ekspresi warganya.
Baca SelengkapnyaBilly meyakini demonstrasi bakal berlangsung pasca pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya