Bamsoet minta Polri dan BPOM perketat pengawasan bahan miras oplosan
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung sikap tegas Wakapolri Komjen Syafruddin yang mengatakan tidak segan-segan mencopot kapolda atau kapolres yang tidak serius memberantas minuman keras (miras) oplosan. Menurutnya, diperlukan sikap tegas sehingga korban jiwa akibat miras oplosan tidak bertambah.
Bamsoet menyatakan, DPR akan mengawal dan mengawasi Polri dalam melaksanakan operasi razia miras oplosan sebagaimana instruksi Wakapolri Komjen Syafruddin. "Langkah ini demi mencegah rusaknya generasi muda kita dalam pengaruh minuman keras," ujarnya di Jakarta, Selasa (17/4).
Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga meminta Polri serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan atas penjualan minuman ataupun bahan-bahan campuran yang biasa digunakan dalam miras oplosan. "Pelaku pengoplosan, penjual dan pemakai harus ditindak tegas," ujarnya.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Bagaimana DPR ingin polisi tangani narkoba? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
-
Kenapa DPR mendukung Atase Kepolisian? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
Legislator Partai Golkar itu menambahkan, upaya mengatasi miras oplosan tidak cukup dengan penindakan. Sebab, harus ada upaya preventif.
Untuk itu Bamsoet mendorong kepolisian melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya miras oplosan. Selain itu, perlu keterlibatan perangkat daerah di tingkat bawah untuk mengawasi peredaran miras di masyarakat.
"Mengimbau kepada perangkat daerah termasuk camat, lurah, ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi kegiatan peredaran minuman keras di lingkungan masyarakat," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Andi Rian menyebut peredaran narkoba saat ini cukup meresahkan. Kondisi itu akibat banyaknya permintaan.
Baca SelengkapnyaKapolri meminta penyidik Propam Polda Sumbar segera menggali motif dari kasus polisi tembak polisi tersebut.
Baca SelengkapnyaKasat Reserse Narkoba Blitar Dicopot akibat Tes Urine Positif
Baca SelengkapnyaKaryoto mengatakan TNI - Polri bersama dengan pemerintah daerah terkait tengah gencar-gencarnya melakukan pencegahan kasus narkoba
Baca SelengkapnyaSanksi tegas yang pantas bagi anggota Polri terlibat narkoba adalah dipecat
Baca SelengkapnyaKapolda NTT akan mengeluarkan keputusan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari hasil rapat bersama Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaSudah beberapa kali ikut agenda pemusnahan narkoba, Aboe bertanya-tanya mengapa orang bisa ketagihan barang haram tersebut.
Baca SelengkapnyaTercatat, sebanyak 6 anggota polisi yang bertugas di wilayah hukum Polres Metro Jaksel diberi sanksi pemecatan.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menilai, perlu adanya evaluasi terkait pemecatan Ipda Rudy Soik tersebut.
Baca SelengkapnyaPengawasan melekat dilakukan secara terus-menerus ke semua anggota.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati mengungkap peran Ipda Rudy Soik dalam membongkar kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaIpda Rudy Soik dikenakan sanksi pemecatan diduga lantaran membongkar perkara mafia BBM.
Baca Selengkapnya