Follow
Bamsoet pastikan DPR tetap dukung kebijakan Jokowi bangun infrastruktur
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa parlemen akan terus mendukung kebijakan anggaran Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang menitikberatkan kepada pembangunan infrastruktur.
Kata Bamsoet, politik anggaran DPR berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan tanpa mengesampingkan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Hal itu pula yang menjadi dasar bagi DPR dalam menyiapkan posisi ketika menghadapi ajuan anggaran pemerintah di APBN 2018.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
"DPR mendukung kebijakan belanja pemerintah dalam APBN 2018 yang menitikberatkan pembangunan berbagai infrastruktur dengan alokasi anggaran cukup besar," kata Bamsoet, Senin (1/8).
Selain itu, lanjut Politikus Golkar itu, DPR memberikan dorongan kuat melalui peningkatan Dana Desa setiap tahun. Program ini dianggap penting agar pengentasan kemiskinan masyarakat di desa dapat secara bertahap diwujudkan.
Di sisi lain, Bamsoet juga menekankan juga soal perhatian DPR terhadap politik pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata dia, DPR mendukung Pemerintahan Jokowi memberikan alokasi anggaran pertahanan dan keamanan yang terus meningkat. Terutama pada tahun anggaran 2018.
"Tujuannya antara lain untuk menjaga kedaulatan negara, serta mencegah dan memberantas aksi-aksi terorisme akhir-akhir ini," tandasnya.
Pada kesempatan itu, Bamsoet juga menyampaikan informasi mengenai capaian hasil kerja DPR RI di bidang pengawasan.
Salah satu yang dipastikan Bamsoet adalah soal penyelesaian Hak Angket KPK DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi soft landing. Diakui Bamsoet juga, ada Panitia Angket yang masih belum menyelesaikan kerjanya. Yakni Panita Angket DPR RI Terhadap Pelindo.
Kemudian, untuk mengawasi jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 Panitia Kerja di 11 Komisi. Paling banyak ada di Komisi II yang membidangi isu pemerintahan dalam negeri. Lalu Komisi I yang membidangi pertahanan dan keamanan, serta Komisi III membidangi hukum dengan, masing-masing enam panitia.
Lalu ada 7 Tim Pengawas dan Tim Pemantau, di antaranya mengenai implementasi reformasi DPR, Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga Tim Pemantau dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
Selain melakukan fungsi pengawasan, Bamsoet mengatakan DPR juga telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Serta memberikan pertimbangan dan persetujuan pejabat publik seperti duta besar. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Ganjar sebagai capres dari PDIP siap melanjutkan capaian pondasi yang sudah dibangun pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Satu dekade ini dianggap jadi dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut Jokowi dan Soeharto menjadi dua presiden terbaik Indonesia.
Baca Selengkapnya
Partai Golkar menegaskan komitmennya melanjutkan kinerja dan program pemerintah Joko Widodo, termasuk merealisasikan proyek Tanggul Laut Raksasa di Pantura.
Baca Selengkapnya
Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Baca Selengkapnya
Banyak pihak yang mempertanyakan keberlanjutan pembangunan IKN usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden.
Baca Selengkapnya
Infrastruktur menjadi kunci dari penopang aktivitas ekonomi.
Baca Selengkapnya
Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, sejak awal pemerintahannya, ia memang berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnya
AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca Selengkapnya