Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bamsoet tanggapi Dave Laksono: Susah tanggapi anak baru kemarin!

Bamsoet tanggapi Dave Laksono: Susah tanggapi anak baru kemarin! Bambang Soesatyo. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wacana perluasan wewenang Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar menjadi seolah menjadi topik perdebatan baru di antara kedua kubu Golkar. Wacana ini bergulir seiring penegasan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Munas Bali yang menyatakan mundur dari jabatan Ketum.

Tudingan pun muncul dari Ketua DPP Golkar kubu Munas Ancol, Dave Laksono. Putra Agung Laksono itu menilai, perluasan wewenang tersebut justru akan menjadikan Ketua umum yang baru sebagai boneka. Wewenang kekuasan pun menurut dia akan dikendalikan oleh Wantim.

Menurut Bendum Golkar, Bambang Soesatyo, perluasan wewenang adalah sebuah kajian sementara, bukan keputusan Rapimnas. Hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam munas bersama kedua kubu.

Orang lain juga bertanya?

"Ya susah saya menanggapi anak muda yang baru masuk kemarin di Golkar. Ini kan masih kajian. Keputusannya ada di munas," kata Bamsoet di Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).

Bamseot menyatakan, perluasan wewenang bukan memberikan kekuasan dan keleluasaan khusus bagi Wantim. Wantim hanya akan memperkuat putusan DPP.

"Perluasan wewenang itu bukan seperti hak veto. Yang dibutuhkan adalah pertimbangan-pertimbangan. Dia hanya menyempurnakan keputusan DPP," jelas dia.

"Misalnya keputusan DPP tentang siapa yang jadi Capres dan Cawapres, siapa yang menjadi calon anggota legislatif, dan siapa yang menjadi calon kepala daerah. Nah Wantim ini yang akan menyempurnakan keputusan itu," sambung dia.

Menurut dia, calon boneka yang dituduhkan Dave Laksono sungguh tidak tepat sasaran. "Pak Ical itu belum tentu. Kan Pak Agung juga bisa, ada Pak JK, Pak Akbar Tanjung. Kalau misalnya Pak Agung Laksono yang jadi Wantim, apa dia masih komentar begitu? Jadi jangan dulu terburu-buru. Ini masih sebuah kajian yang kita minta dipertimbangkan," pungkas Bamsoet.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MKD Gelar Sidang soal Pernyataan Amandemen UUD 1945, Bamsoet Absen
MKD Gelar Sidang soal Pernyataan Amandemen UUD 1945, Bamsoet Absen

Bamsoet sebelumnya dilaporkan ke MKD terkait pernyataannya soal wacana amandemen UUD 1945.

Baca Selengkapnya
Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian
Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian

Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo

Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Murka MKD Bamsoet Tak Hadir Sidang: Kita Suruh Pamdal Paksa ke Sini
Murka MKD Bamsoet Tak Hadir Sidang: Kita Suruh Pamdal Paksa ke Sini

Anggota MKD Yanuar Gunhar menilai, ketidakhadiran Bamsoet menunjukan etika kurang baik dalam menjaga marwah institusi.

Baca Selengkapnya
Fadel Muhammad Bela Bamsoet, Anggap Pemanggilan Dilakukan MKD Cacat Prosedur
Fadel Muhammad Bela Bamsoet, Anggap Pemanggilan Dilakukan MKD Cacat Prosedur

Fadel menilai MKD terlalu cepat memutuskan memanggil Bamsoet untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik.

Baca Selengkapnya
MKD Kritik Pedas Bamsoet Tak Hadiri Panggilan: Seorang Luhut dan Mahfud Saja Hadir!
MKD Kritik Pedas Bamsoet Tak Hadiri Panggilan: Seorang Luhut dan Mahfud Saja Hadir!

Habiburokhman mendesak MKD DPR RI untuk memanggil ulang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet

Baca Selengkapnya
Golkar Yakin Penambahan Kementerian di Era Prabowo-Gibran Tak Bebankan Anggaran
Golkar Yakin Penambahan Kementerian di Era Prabowo-Gibran Tak Bebankan Anggaran

Dave menyebut, penambahan kementerian berasal dari pecahan kementerian yang sudah ada saat ini.

Baca Selengkapnya
Dianggap Tidak Bernilai, Surat Klarifikasi Bamsoet Ditolak MKD DPR
Dianggap Tidak Bernilai, Surat Klarifikasi Bamsoet Ditolak MKD DPR

MKD DPR menolak surat klarifikasi dari Bamsoet dan akan melakukan pemanggilan ulang kepada Bamsoet.

Baca Selengkapnya
Airlangga Banyak Didukung Jadi Ketum Golkar Lagi, Bamsoet: Tergantung Tikungan Terakhir
Airlangga Banyak Didukung Jadi Ketum Golkar Lagi, Bamsoet: Tergantung Tikungan Terakhir

Dia menyebut tak menjamin Airlangga akan terpilih menjadi ketua umum kembali.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bamsoet Dilaporkan ke MKD Soal Presiden Dipilih MPR Lagi
VIDEO: Bamsoet Dilaporkan ke MKD Soal Presiden Dipilih MPR Lagi "Senyumin Aja, Mungkin Kurang Baca!"

Ketua MPR Bambang Soesatyo menepis kabar menyebut sejumlah pimpinan fraksi sepakat mengembalikan sistem pemilihan presiden kembali dipilih MPR.

Baca Selengkapnya
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Fraksi Golkar DPR Bantah Rapat Baleg Bahas RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK
Fraksi Golkar DPR Bantah Rapat Baleg Bahas RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK

Golkar menegaskan, pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Baca Selengkapnya