Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bandit keluar penjara makin jahat, hukum di Indonesia gagal

Bandit keluar penjara makin jahat, hukum di Indonesia gagal Ilustrasi Kriminal. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kalangan akademisi melontarkan kritik keras ihwal tingkat keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut dua pakar hukum, Romli Atmasasmita dan Muhammad Mustofa, sampai saat ini penegakan hukum di Indonesia masih terpuruk.

Menurut Romli, mestinya lembaga pemasyarakatan menjadi tumpuan dalam sistem penegakan hukum. Indikatornya adalah jika para pelanggar hukum sudah menyadari kesalahannya dan masyarakat bisa menerima keadaannya. Tetapi, lanjut dia, yang terjadi saat ini justru sebaliknya.

"Mestinya lembaga pemasyarakatan itu membuat narapidana tidak menjadi residivis. Caranya adalah dengan membentuk sistem memperlakukan para pelanggar hukum dengan manusiawi sesuai hak asasi manusia," kata Romli dalam diskusi 'Setengah Abad Sistem Pemasyarakatan,' di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (12/4).

Romli mengaku kecewa dengan kenyataan pengelolaan lembaga pemasyarakatan saat ini. Apalagi dengan realita anggaran yang sangat minim, sulit rasanya bagi para sipir melaksanakan tugas dengan baik. Begitu juga dengan jaminan kehidupan yang layak bagi penghuni penjara yang dia anggap makin memburuk. Dia menambahkan, mestinya pemerintah juga memberlakukan hukum itu setara tanpa pandang bulu.

"Mestinya kan negara menjamin hak warga negara, termasuk para narapidana. Kan mereka tidak dibedakan. Tetapi sepertinya negara tidak menganggap lembaga pemasyarakatan itu penting. Seperti dipinggirkan. Beraninya sama rakyat sendiri," lanjut Profesor Emeritus Universitas Padjadjaran itu.

Sementara itu menurut Mustofa, pelaksanaan penegakan hukum dilakukan pemerintah tidak bakal berjalan baik kalau hanya mengandalkan tindakan yang mengedepankan aspek membuat jera pelaku kejahatan. Yang terpenting buat dia adalah bagaimana pemerintah membuat kondisi masyarakat yang membuat tindakan kriminal tidak dapat tumbuh dan berkembang.

"Narapidana di penjara itu rata-rata kaum miskin, berpendidikan rendah, dan kemampuannya terbatas. Mestinya pemerintah membenahi aspek sosial daripada menghukum para pelaku kejahatan," kata Mustofa.

Mustofa menambahkan, masyarakat juga mesti diajarkan dan diperlihatkan bentuk-bentuk toleransi supaya mereka bisa menerima orang yang keluar dari penjara. Sebab, tanpa hal itu mustahil penegakan hukum bisa berhasil. (mdk/ded)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar Beri Rapor Merah untuk Penegakan Hukum dan HAM Era Jokowi: Jeblok, Poinnya 5!
Ganjar Beri Rapor Merah untuk Penegakan Hukum dan HAM Era Jokowi: Jeblok, Poinnya 5!

Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ahok Sampai Heran Lihat Koruptor Harta Sudah Disita, Pas Bebas Lebih Kaya Naik Roll-Royce
Ahok Sampai Heran Lihat Koruptor Harta Sudah Disita, Pas Bebas Lebih Kaya Naik Roll-Royce

Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.

Baca Selengkapnya
Ketegasan Polisi Tindak Pelaku Pidana Masih Diperlukan Demi Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat
Ketegasan Polisi Tindak Pelaku Pidana Masih Diperlukan Demi Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Kini, AKP Dadang telah dipecat dengan tidak hormat dan menjalani proses hukum atas tindakan pidananya.

Baca Selengkapnya
Mahfud Akui Hukum Tumpul Pada Orang Penting dan Keluarganya hingga Kelompok Mafia
Mahfud Akui Hukum Tumpul Pada Orang Penting dan Keluarganya hingga Kelompok Mafia

Mahfud mengatakan, pihaknya akan fokus kepada aparat penegak hukum agar Indonesia menjadi negara adil.

Baca Selengkapnya
Pejabat Banyak yang Korupsi, Jokowi: Kita Perlu Evaluasi Total
Pejabat Banyak yang Korupsi, Jokowi: Kita Perlu Evaluasi Total

Perlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Dewan Guru Besar UI Kritik Era Jokowi, Negeri Hilang Kendali Akibat Rebut Kuasa!
VIDEO: Tajam Dewan Guru Besar UI Kritik Era Jokowi, Negeri Hilang Kendali Akibat Rebut Kuasa!

Dewan guru besar Universitas Indonesia prihatin melihat kondisi bangsa saat ini.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: Hukum Indonesia Bisa Dijual Beli Mafia, Saya Punya Buktinya
Mahfud MD: Hukum Indonesia Bisa Dijual Beli Mafia, Saya Punya Buktinya

Mahfud menyebut, banyak ketidakadilan dalam proses hukum di tanah air karena ada mafia hukum.

Baca Selengkapnya