Bandit keluar penjara makin jahat, hukum di Indonesia gagal
Merdeka.com - Kalangan akademisi melontarkan kritik keras ihwal tingkat keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut dua pakar hukum, Romli Atmasasmita dan Muhammad Mustofa, sampai saat ini penegakan hukum di Indonesia masih terpuruk.
Menurut Romli, mestinya lembaga pemasyarakatan menjadi tumpuan dalam sistem penegakan hukum. Indikatornya adalah jika para pelanggar hukum sudah menyadari kesalahannya dan masyarakat bisa menerima keadaannya. Tetapi, lanjut dia, yang terjadi saat ini justru sebaliknya.
"Mestinya lembaga pemasyarakatan itu membuat narapidana tidak menjadi residivis. Caranya adalah dengan membentuk sistem memperlakukan para pelanggar hukum dengan manusiawi sesuai hak asasi manusia," kata Romli dalam diskusi 'Setengah Abad Sistem Pemasyarakatan,' di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (12/4).
-
Apa arti kata-kata menerima kenyataan? Kata-kata menerima kenyataan ini juga penting agar bisa membawa diri menjadi lebih ikhlas dan legowo.
-
Apa ciri-ciri krisis moral di masyarakat? Krisis moral dalam masyarakat ditunjukkan oleh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang semakin jauh dari nilai-nilai luhur bangsa.
-
Bagaimana cara mengatasi penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial bisa terjadi akibat proses sosialisasi yang tidak berhasil dalam masyarakat. Kondisi tersebut yang menjadikan seseorang tidak mampu memahami nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
-
Mengapa norma hukum bisa dibilang fakta sosial? Contohnya adalah peraturan mengenai larangan mencuri, yang dapat kita lihat dalam Undang-Undang Pidana. Aturan ini menjadi fakta sosial yang hadir dalam bentuk material, karena dapat kita baca, pelajari, dan terlihat secara fisik.
-
Bagaimana cara fakta sosial membentuk perilaku? Fakta sosial memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku individu. Mereka mempengaruhi cara individu bertindak, berinteraksi, dan berpikir dalam masyarakat.
-
Kapan kata-kata menerima kenyataan dibutuhkan? Kata-kata menerima kenyataan juga dapat dipakai untuk memotivasi diri sendiri bahwa tidak semua yang kita inginkan dapat terwujud.
Romli mengaku kecewa dengan kenyataan pengelolaan lembaga pemasyarakatan saat ini. Apalagi dengan realita anggaran yang sangat minim, sulit rasanya bagi para sipir melaksanakan tugas dengan baik. Begitu juga dengan jaminan kehidupan yang layak bagi penghuni penjara yang dia anggap makin memburuk. Dia menambahkan, mestinya pemerintah juga memberlakukan hukum itu setara tanpa pandang bulu.
"Mestinya kan negara menjamin hak warga negara, termasuk para narapidana. Kan mereka tidak dibedakan. Tetapi sepertinya negara tidak menganggap lembaga pemasyarakatan itu penting. Seperti dipinggirkan. Beraninya sama rakyat sendiri," lanjut Profesor Emeritus Universitas Padjadjaran itu.
Sementara itu menurut Mustofa, pelaksanaan penegakan hukum dilakukan pemerintah tidak bakal berjalan baik kalau hanya mengandalkan tindakan yang mengedepankan aspek membuat jera pelaku kejahatan. Yang terpenting buat dia adalah bagaimana pemerintah membuat kondisi masyarakat yang membuat tindakan kriminal tidak dapat tumbuh dan berkembang.
"Narapidana di penjara itu rata-rata kaum miskin, berpendidikan rendah, dan kemampuannya terbatas. Mestinya pemerintah membenahi aspek sosial daripada menghukum para pelaku kejahatan," kata Mustofa.
Mustofa menambahkan, masyarakat juga mesti diajarkan dan diperlihatkan bentuk-bentuk toleransi supaya mereka bisa menerima orang yang keluar dari penjara. Sebab, tanpa hal itu mustahil penegakan hukum bisa berhasil. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era Jokowi.
Baca SelengkapnyaSaking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaKini, AKP Dadang telah dipecat dengan tidak hormat dan menjalani proses hukum atas tindakan pidananya.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, pihaknya akan fokus kepada aparat penegak hukum agar Indonesia menjadi negara adil.
Baca SelengkapnyaPerlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca SelengkapnyaDewan guru besar Universitas Indonesia prihatin melihat kondisi bangsa saat ini.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, banyak ketidakadilan dalam proses hukum di tanah air karena ada mafia hukum.
Baca Selengkapnya