Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Banggar DPR belum setuju rencana perluasan Bandara Batam

Banggar DPR belum setuju rencana perluasan Bandara Batam bp batam. ©2016 google

Merdeka.com - Rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk memperluas Bandara Hang Nadim dengan nilai anggaran Rp 3,15 triliun terancam tertunda. Rencananya BP Batam menargetkan pembangunan terminal baru itu akan dimulai tahun 2018.

"Soal bandara sudah ada perencanaan. Tidak ada dibahas soal perluasan bandara dalam agenda tadi," kata Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul fawad dalam kunjungannya ke Batam, Kamis (3/3).

Rombongan Banggar DPR memastikan penggunaan anggaran yang diberikan pemerintah ke BP Batam dan sekaligus melakukan evaluasi.

"Kalau cukup apa hasilnya dan apa yang diinginkan," tambahnya.

Selain itu, pembahasan pembangunan pelabuhan juga menjadi perbincangan serius antara BP Batam dan Banggar DPR. Namun penambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp 3 triliun untuk pelabuhan peti kemas tidak dapat dianggarkan dalam APBN perubahan tahun ini.

"Kita sangat setuju untuk transhipment. Untuk penganggaran khusus Rp 3 triliun, belum memungkinkan untuk tahun ini," pungkasnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Erick Thohir Blak-blakan 2 Alasan Pembatalan Proyek Terminal 4 Bandara Soetta yang Diusulkan Jokowi
Erick Thohir Blak-blakan 2 Alasan Pembatalan Proyek Terminal 4 Bandara Soetta yang Diusulkan Jokowi

Proyek ini pertama kali diusulkan pada tahun 2020 atas arahan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Alam Ganjar: Pembangunan Bandara di Bali Utara Harus Dukung Pemerataan
Alam Ganjar: Pembangunan Bandara di Bali Utara Harus Dukung Pemerataan

Ketum PDIP Megawati juga menolak keras pembangunan bandara baru di Bali tersebut

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya

Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan

Baca Selengkapnya
Kemenhub Jawab Bos Garuda soal Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat
Kemenhub Jawab Bos Garuda soal Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra meminta Kemenhub meninjau ulang TBA tiket pesawat.

Baca Selengkapnya
Penglingsir Puri Agung di Bali Dukung Pembangunan Bandara di Bali Utara
Penglingsir Puri Agung di Bali Dukung Pembangunan Bandara di Bali Utara

Rencana pembangunan Bandara Bali Utara itu mendapat dukungan dari 14 penglingsir Puri Agung di Bali.

Baca Selengkapnya
Bandara Kualanamu Nunggak Pajak Rp37,3 Miliar
Bandara Kualanamu Nunggak Pajak Rp37,3 Miliar

Pihaknya mengimbau kepada para wajib pajak di Deli Serdang, khususnya PT Angkasa Pura Aviasi segera melakukan pembayaran PBB sebelum batas waktu pembayaran.

Baca Selengkapnya
Pasang Surut Nasib Bandara Kertajati, dari Pembangunan Mangkrak Hingga Sepinya Penumpang
Pasang Surut Nasib Bandara Kertajati, dari Pembangunan Mangkrak Hingga Sepinya Penumpang

Pembangunan Bandara Kertajati sangat rumit. Bahkan proyek ini sempat mangkrak selama beberapa tahun.

Baca Selengkapnya
Pengadaan Lahan Belum Tuntas, Proyek Rempang Eco City Belum Bisa Jalan
Pengadaan Lahan Belum Tuntas, Proyek Rempang Eco City Belum Bisa Jalan

Warga asli Pulau Rempang menolak keras relokasi dan penggusuran rumah yang sudah mereka tinggali.

Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian BUMN Turun di 2025, Erick Thohir: Bagian Cobaan Bagi Kami
Anggaran Kementerian BUMN Turun di 2025, Erick Thohir: Bagian Cobaan Bagi Kami

Erick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.

Baca Selengkapnya
Konflik Pulau Rempang Tak Hentikan Investasi, Warga Disiapkan Rumah Baru dan Kompensasi Rp1,2 Juta
Konflik Pulau Rempang Tak Hentikan Investasi, Warga Disiapkan Rumah Baru dan Kompensasi Rp1,2 Juta

Bahlil mengatakan kegiatan investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Baca Selengkapnya
Bukan Dana Asing, Bappenas Usul Proyek LRT Bali Pakai Pinjaman Ini
Bukan Dana Asing, Bappenas Usul Proyek LRT Bali Pakai Pinjaman Ini

Secara garis besar, pembangunan LRT Bali rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.

Baca Selengkapnya