Banggar DPR mengaku tak tahu proyek yang menyeret Dewie Yasin Limpo
Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit membantah pihaknya mengetahui adanya pembahasan bersama Komisi VII DPR terkait proyek yang ditangani Dewie Yasin Limpo dengan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar. Dia menyatakan anggaran tersebut adalah anggaran dari Kementerian ESDM yang dibahas di Komisi VII dan bukan dibahas di Banggar.
"Banggar tidak pernah sama sekali membahas soal kegiatan ataupun program yang ada di K/L yang namanya ESDM," kata Supit saat dihubungi, Rabu (22/10).
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya hanya menerima ajuan pagu anggaran dari pemerintah yang kemudian diteruskan ke komisi-komisi di DPR. Sehingga Banggar tidak ikut membahas secara spesifik proyek per proyek yang diajukan.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kapan Syahrul Yasin Limpo diperiksa di Bareskrim? SYL tiba di Bareskrim pada pukul 10.40 WIB dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
"Sekali lagi, Banggar tidak membahas satuan tiga, jadi pasti di komisi VII mestinya hanya program. Sampai ke Banggar, kita tak utak atik ajuan pagu yang diberikan oleh Pemerintah di nota keuangan tidak ada pembahasan tentang itu," ucap Supit.
"Kita menyetujui saja, termasuk soal penundaan belanja yang ada di ESDM. Jadi kita gak tahu kalau ada RAPBN 2016 yang dijadikan sebagai DP," tukasnya.
Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Dewie Yasin Limpo di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Selasa malam. Polisi dari Hanura itu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pembahasan anggaran pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kabupaten Deiyai Papua tahun anggaran 2016. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MKD akan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran hukum.
Baca Selengkapnya"Enggak ada guna, laporannya lecehkan kita seolah-olah tak ada persoalan," tegas Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus.
Baca SelengkapnyaIrwan mengatakan uang untuk Komisi I DPR itu diserahkan melalui seorang yang bernama Nistra.
Baca SelengkapnyaDani disentil karena tak memberi penjelasan kasus yang menjerat sejumlah direksi PT Timah
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Dahlan Iskan mengklaim mengaku tak tahu menahu perihal pembelian gas alam cair itu.
Baca SelengkapnyaDahlan tidak menapik akan terjadinya kasus korupsi, baik dilakukan secara personal maupun secara korporasi.
Baca SelengkapnyaJangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan
Baca SelengkapnyaPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi pembelian LNG PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaDia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.
Baca SelengkapnyaTidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnya