Follow
Bangun jalan pantai selatan, pemerintah utang Rp 3 Triliun ke IDB
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) berencana membangun jalan nasional Pantai Selatan Selatan atau Pansela sepanjang 1.000 kilometer. Untuk membangun jalan nasional tersebut, pemerintah mengajukan utang ke Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp 3 Triliun.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BNPJN) V Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR I Ketut Darmawahana mengatakan, IDB telah memberikan dana pinjaman awal sebesar Rp 500 miliar dan sudah diproses oleh Bappenas.
"Tahun ini kami ajukan lagi Rp 3 Triliun kepada IDB, dan saat ini sedang diproses di Bappenas, mudah-mudahan disetujui. Kalau disetujui, tahun ini bisa tender, lalu tahun depan sudah konstruksi," kata Ketut di Yogyakarta, Minggu (26/6).
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Dimana IKN fokuskan pembangunannya di tahap 3? Groundbreaking tahap 3 difokuskan untuk beberapa pembangunan seperti reboisasi area sumbu kebangsaan, pembangunan properti, transportasi listrik, rumah sakit dengan target mendekati Rp10 triliun.
-
Bagaimana upaya pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu? Dan akan terus ditingkatkan mengingat hal tersebut merupakan faktor utama untuk kemajuan Pulau Taliabu.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
Lebih lanjut Ketut menjelaskan alasan proyek pembangunan jalur pansela tidak sepenuhnya menggunakan APBN. Jika seluruhnya menggunakan APBN, pembangunan harus dilakukan bertahap setiap sekitar 1-5 kilometer dalam setahun. "Nanti bisa-bisa 30 tahunan jalan itu tersambung," ucap Ketut.
Setidaknya, kata dia, dari utang tersebut bisa membangun 2/3 jalur pansela atau sekitar 200 kilometer. Sehingga sisanya bisa menggunakan dana APBN dengan target tahun 2019, jalur yang membentang dari Cilacap - Lumajang telah terbangun.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca Selengkapnya
Skema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.
Baca Selengkapnya
Penyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca Selengkapnya
Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca Selengkapnya
Realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya
Proyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan dll.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Program ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca Selengkapnya
Dari Januari 2023 hingga 25 Agustus 2023 kedua daerah tersebut merupakan daerah terbanyak yang menerima ganti untung.
Baca Selengkapnya
Realisasi ini meningkat sebesar 99,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi Januari tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya