Bangunan bantuan tsunami ini terbengkalai di Banda Aceh

Merdeka.com - Ada banyak perubahan terjadi paska 10 tahun tsunami Aceh. Berbagai bantuan seperti gedung dan fasilitas umum yang dibangun oleh negara-negara sahabat, telah melahirkan wajah baru, khususnya di kota Banda Aceh.

Namun ternyata tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Sebut saja bangunan dua lantai yang dengan nama Samsung IT Learning Center Banda Aceh terletak Jalan Tgk. Syech Mudawali. Memasuki 10 tahun tsunami, bangunan yang dibangun pada tahun 2009 tersebut tidak menampakkan aktivitas apapun.

Gedung itu justru terkesan tidak terurus. Hanya dibiarkan saja terbengkalai tanpa digunakan. Hanya menjelang pemilu, baik legislatif maupun presiden digunakan. Itupun hanya dipergunakan untuk melipat kertas suara oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah membenarkan perihal itu. Ia mengatakan ada banyak sekali gedung dan bangunan yang dibangun oleh donatur dari pihak nasional maupun internasional tidak terpakai. Seperti ada pembiaran dan ini ke depan harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Aceh.

Zaini menyebutkan, tidak hanya gedung IT Center saja, tapi fasilitas lain seperti terminal bus yang dibangun di Saree, Kabupaten Aceh Besar juga tidak berfungsi secara maksimal. Begitu juga bangunan di daerah Leupung yang dibangun oleh ADB juga ikut terbengkalai.

"Kita meminta maaf kepada mereka, tentunya ini bukan hal yang sengaja untuk disia-siakan. Dan tentunya mereka juga akan mengerti meskipun kita sebenarnya malu untuk mengatakan itu," ungkap Zaini.

Kendati demikian, setelah peringatan 10 tahun tsunami ini. Zaini berjanji pihaknya akan membuat bangunan tersebut difungsikan kembali agar tidak mubazir.

Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Daerah Aceh, Abubakar juga mengakui banyaknya aset yang dibangun oleh pihak donatur baik dalam maupun luar negeri saat ditinggalkan tidak lagi fungsional. Namun tidak semua aset yang ada diserahkan kepada pemerintah provinsi melainkan pada pemerintah kabupaten atau kota.

Sekolah dan puskesmas yang dibangun umumnya diserahkan pada pemerintah kabupaten atau kota, ungkapnya. Sehingga seluruh penanganannya berada pada pemerintah setempat.

"Yang kedua banyak aset ketika ditinggalkan tidak fungsional. Dibangun gedung IT namun tidak ada peralatan, hingga tidak fungsional. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan," paparnya.

Ke depan, ungkap Abubakar, pemerintah akan berkomitmen untuk mengawal setiap aset yang ditinggalkan. Semua aset yang menjadi wewenang pemerintah provinsi akan terus dirawat, akan dipelihara, dan dioperasionalkan hingga berikutnya tingkat kabupaten.