Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Banjarmasin PPKM Level 4, Wali Kota Protes ke Pemerintah Pusat

Banjarmasin PPKM Level 4, Wali Kota Protes ke Pemerintah Pusat Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina. ©2021 Antara

Merdeka.com - Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina memprotes keputusan pemerintah pusat memperpanjang pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di wilayahnya hingga 18 Oktober 2021.

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, Wali Kota mengatakan bahwa indikator penularan COVID-19 di Kota Banjarmasin sudah turun setelah melaksanakan PPKM Level 4 selama 10 pekan dari 26 Juli hingga 4 Oktober 2021 sehingga level PPKM semestinya juga sudah diturunkan.

Dia juga mengutip pernyataan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa Kota Banjarmasin sudah berstatus PPKM Level 2.

"Empat hari lalu kan Pak Menteri bilang Banjarmasin itu di Level 2, maksimal jadi Level 3," katanya dilansir Antara, Selasa (5/10).

Dia mengaku kaget saat mengetahui Kota Banjarmasin harus menjalankan PPKM Level 4 dari 5 hingga 18 Oktober 2021 bersama lima kabupaten dan kota lain di luar Jawa dan Bali.

"Kasihan masyarakat kita kalau terus Level 4. Kita mau terbang ke mana harus mengeluarkan biaya lebih. Intinya saya protes sama Pak Menteri," kata Ibnu Sina.

Menurut dia, Kota Banjarmasin sudah memenuhi syarat untuk turun level PPKM dengan cakupan vaksinasi COVID-19 lebih dari 50 persen dan tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di rumah sakit sekitar empat persen.

"Untuk indikator BOR ini sudah di Level 1," katanya merujuk pada tingkat keterisian tempat tidur pasien (Bed Occupancy Rate/BOR) rumah sakit.

Selain itu, ia mengatakan, persentase pasien COVID-19 yang menjalani perawatan dalam sepekan sudah turun menjadi 2,5 persen per 100 ribu penduduk dan pemeriksaan untuk mendeteksi penularan COVID-19 sudah menjangkau 209 persen dari sasaran.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota
Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota

Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tak Ingin Ada Masyarakat Tergusur karena Pembangunan IKN
Jokowi Tak Ingin Ada Masyarakat Tergusur karena Pembangunan IKN

Jokowi menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus diutamakan dalam pembangunan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Takut Dimarahi Gibran Pindahkan Hari Pers Nasional 2024 dari Solo ke IKN
VIDEO: Jokowi Takut Dimarahi Gibran Pindahkan Hari Pers Nasional 2024 dari Solo ke IKN

Presiden Jokowi menawarkan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 dipindahkan dari Solo ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya
Jokowi Mulai Buka-bukaan, Ini Sederet Curhatan Sulitnya Pindahkan Ibu Kota
Jokowi Mulai Buka-bukaan, Ini Sederet Curhatan Sulitnya Pindahkan Ibu Kota

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ingin Masyarakat Lokal Kalimantan Dapat Persentase Khusus dalam Seleksi CPNS di IKN Nusantara
Jokowi Ingin Masyarakat Lokal Kalimantan Dapat Persentase Khusus dalam Seleksi CPNS di IKN Nusantara

Jalur seleksi CPNS yang diprioritaskan untuk masyarakat lokal Kalimantan

Baca Selengkapnya
Anies Tanggapi PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota: Jangan Sampai Ada Ketimpangan Baru
Anies Tanggapi PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota: Jangan Sampai Ada Ketimpangan Baru

Anies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.

Baca Selengkapnya
Ibu Kota Nusantara Ternyata Daerah Rawan Pangan, Cek Datanya
Ibu Kota Nusantara Ternyata Daerah Rawan Pangan, Cek Datanya

Berdasarkan data SKPG Bapanas, Ibu Kota Nusantara masuk dalam kategori daerah rawan pangan.

Baca Selengkapnya
Di Depan Pj Kepala Otorita, Politikus PDIP Pesimistis IKN Bisa Digunakan Upacara 17 Agustus 2024
Di Depan Pj Kepala Otorita, Politikus PDIP Pesimistis IKN Bisa Digunakan Upacara 17 Agustus 2024

Basuki diminta menjelaskan rinci kepada Komisi V terkait perkembangan pembangunan di IKN.

Baca Selengkapnya