Banjir kritik untuk Menpora mau potong gaji PNS demi Rio Haryanto

Merdeka.com - Usulan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi memangkas gaji pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menyokong pebalap Rio Haryanto tampil di Formula 1 menuai kecaman. Wacana yang dilontarkan Imam itu dinilai bakal membebani para PNS di lingkungan Kemenpora.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Imam jangan mengorbankan anak buahnya yang gajinya tak terlalu besar. Dia menyarankan agar Imam meminta bantuan dari para pengusaha untuk Rio tampil di Formula 1.

"Ya baguslah, tapi jangan pula mengorbankan anak buah yang gajinya tidak terlalu besar itu. Ya mestinya para pengusahalah, sebagai contoh mungkin baik tapi jangan berlebihan juga lah," kata Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, kemarin.

Hal senada dengan Wapres Jusuf Kalla juga dikatakan Ketua DPR Ade Komarudin (Akom). Akom tidak sepakat dengan wacana Menpora yang akan memotong gaji setiap PNS di Indonesia itu.

Akom menambahkan, usulan Imam yang santer dikabarkan di media sosial itu akan memberatkan para PNS. Sebab, tidak semua PNS akan mau melakukan hal itu dilihat dari kebutuhan hidupnya.

"Saya kira kalau itu memberatkan jangan. Cari sumber yang lain. Tapi kalau penuh keikhlasan dan kesadaran ya boleh saja tidak ada yang dilanggar, tetapi kalau keberatan jangan. Harus mencari sumber yang lain," kata Akom di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Politikus Golkar ini berharap pemerintah aktif mencari alternatif lain. Salah satunya mencari sumber anggaran lain dari Corporate Social Responbility (CSR).

"Sumber lainnya bisa CSR. Ya yang tidak melanggar aturan lah," kata Akom.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR, Dadang Rusdiana mengatakan, kebijakan Imam sungguh tidak tepat karena bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurut dia, Komisi X DPR telah mendorong Kemenpora untuk mencari sponsor ketimbang memotong gaji karyawan.

"Ya kita sudah mendorong dan tentu pada puncak eksekusi itu tugas pemerintah. Kepada Menpora dan pemerintah harus lakukan langkah-langkah untuk kemudian mendorong sponsorship. Saya kira Menpora atau presiden bisa lakukan langkah itu. Atau misal dari APBN selama tidak timbulkan kecemburuan pada cabang lain," kata dia. (mdk/eko)