Bantah Kubu Rommy, KPK Tegaskan OTT Sudah Sesuai Prosedur

Merdeka.com - Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah seluruh dalil keberatan tim pengacara mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy dalam sidang Praperadilan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Menurut KPK, tim pengacara Rommy telah gagal paham memahami kewenangan yang diamanatkan kepada lembaga antirasuah ini lewat Pasal 11 UU KPK.

"Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar dalam kasus ini, KPK memandang semestinya hal ini dapat dipahami bahwa Pasal dikenakan terhadap Pemohon memang bukan Pasal tentang kerugian keuangan negara," kata Evi Laila, perwakilan Tim Biro Hukum KPK, di PN Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

Evi menjelaskan, KPK telah memastikan tersangka Rommy diproses dalam kasus ini sebagai Anggota DPR-RI sehingga masuk sebagai kualifikasi Penyelenggara Negara. Evi pun membantah bila operasi tangkap tangan atau OTT dilakukan KPK tidak prosedural. Menurut Evi, KPK telah mengacu pada Pasal 1 angka 19 KUHAP.

"Jadi pemohon keliru mengatakan OTT dilakukan secara tidak sah," tegas Evi.

Kepada tim pengacara pemohon, Evi menerangkan proses penyidikan dilakukan KPK usai terdapat minimal 2 alat bukti, termasuk bukti Penyadapan dan permintaan keterangan, serta bukti lain yang dilakukan dalam proses Penyelidikan.

"Poin tersebut cukup sering dijadikan argumentasi pemohon praperadilan, seolah KPK harus lakukan Penyidikan terlebih dahulu barulah bisa menetapkan tersangka. Hal ini keliru dan telah cukup sering ditolak Hakim Praperadilan," lantang Evi.

Seperti diketahui, UU KPK bersifat lex specialis karena mengatur secara khusus di Pasal 44 UU KPK yang kurang lebih menegaskan bahwa Penyidikan dapat dilakukan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Jika dihubungkan dengan aturan di Pasal 1 angka 14 KUHAP tentang definisi Tersangka sebagai 'seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana', maka KPK memandang dilakukannya Penyidikan dengan langsung menetapkan tersangka adalah sesuatu yang sah menurut hukum.

"Dengan demikian, KPK berkesimpulan seluruh dalil pemohon (RMY) keliru, sehingga sepatutnya praperadilan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima," Evi memungkasi.

Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com