Bantah lobi, Menkum HAM cuma konsultasi dengan DPR bahas Arcandra

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah melobi DPR untuk memuluskan status kewarganegaraan Arcandra Tahar merupakan perwakilan dari pemerintah. Dia hanya mengatakan, pemerintah berkonsultasi dengan DPR lewat rapat kerja demi mencari solusi ihwal kewarganegaraan Arcandra. Rapat akan digelar pada 7 September mendatang.

"Bukan (lobi) Konsultasi aja, nanti rapat kerja aja, dijelasin di rapat kerja, izinnya kita jelasin di rapat kerja. Aman lah," kata Yasonna sebelum mengikuti rapat di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Selasa (30/8).

Yasonna menambahkan terkait kewarganegaraan Arcandra sampai saat ini masih terus dikaji oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Dia menegaskan terpenting setiap orang tidak diperbolehkan tidak memiliki kewarganegaraan.

"Masih dikaji di AHU, di Direktur AHU, masih disiapin. Kan enggak boleh orang stateless, kita kaji benar dulu ini aturannya. Dirjen Imigrasi sudah periksa, sudah buat telaah sekarang dikirim ke AHU, kita lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, nanti kita tindaklanjuti, tapi sih kajiannya sudah oke, tinggal kita lanjut ya," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Sjarifuddin Sudding mengungkapkan ada pihak tertentu yang melobi agar Komisi III DPR segera memproses permohonan kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar apabila pemerintah mengajukan permohonan ke DPR.

Meski begitu, dia enggan mengungkapkan siapa yang telah melobi Komisi III DPR tersebut.

"Memang saat ini ada beberapa pihak yang datang meminta, agar permohonan pemerintah terhadap status kewarganegaraan Arcandra ini ketika disampaikan ke DPR, itu dapat disetujui oleh DPR melalui Komisi III," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8).

"Saya kira ada beberapa pihak, saya kira tidak etis kalau disebutkan," sambungnya.

Politikus Hanura ini menambahkan, proses naturalisasi memang diperbolehkan asalkan seseorang yang memiliki kewarganegaraan lain dianggap memiliki kemampuan dan untuk kepentingan negara.

Dia menjelaskan lobi tersebut terjadi pada sepekan terakhir. Pihak-pihak tersebut, kata dia, melancarkan lobi baik secara datang langsung ke DPR maupun melalui sambungan telepon. Lobi tersebut tak diminta secara resmi melalui surat resmi.

"Sudah ada yang lobi-lobi dan datang langsung, juga by phone," katanya.