Bantah Novel Baswedan Partisan Gerindra, KPK Minta Tak Diseret ke Politik Praktis
Merdeka.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, memastikan tidak ada satupun pimpinan hingga pegawai berafiliasi dengan partai politik tertentu. Pernyataan itu menyikapi isu menyebut penyidik senior KPK Novel Baswedan adalah partisan Partai Gerindra.
"KPK mulai dari unsur pimpinan sampai pada unsur pegawai memastikan tidak akan terkait pada kelompok politik praktis mana pun," tutur Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/4).
Febri meminta partai tidak menyeret KPK masuk ke dalam politik praktis. Seharusnya, kata Febri, mereka sadar upaya tersebut melemahkan KPK.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang menggugat Dewas KPK? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengantisipasi gugatan pimpinan KPK Nurul Guhfron di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji materi etiknya karena membantu mutasi ASN di Kementan dari pusat ke daerah.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
"Jangan tarik KPK ke isu politik praktis karena itu hanya akan merugikan upaya pemberantasan korupsi kita," jelas dia.
Lebih lanjut, Febri menyebut bahwa Novel Baswedan sendiri sudah menepis isu tersebut. "Novel juga sudah clear mengatakan bahwa informasi-informasi tersebut tidak benar," lanjutnya.
Daripada menguatkan isu tersebut, seharusnya berbagai pihak turut andil menyuarakan pengusutan pidana penyerangan yang dialami Novel Baswedan. Dibandingkan menyeret namanya ke pusaran politik praktis dan malah merugikan pengungkapan teror yang dialami para penyidik KPK.
"Yang harus kita ingat sebenernya sekarang adalah hampir dua tahun penyerang Novel belum ditemukan. Ini yang lebih penting diupayakan agar teror-teror terhadap penegak hukum tersebut tidak kemudian ditutupi oleh isu-isu yang tidak substansial," Febri menandaskan.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Pane mengatakan, KPK perlu mengklarifikasi adanya isu jika penyidiknya, Novel Baswedan bukan partisan partai. Hal itu penting, agar komisi anti rasuah ini tidak dicap sebagai tunggangan politik.
"Karena ini menyangkut independensi KPK," kata Neta lewat siaran pers diterima, Senin (1/4).
Selain masukan pada KPK, IPW juga menyarankan agar Polri bisa mendata penyidiknya yang bertugas di KPK. Hal ini dikarenakan, IPW mengendus indikasi kelompok partisan para penyidik Polri yang merasuk tubuh KPK.
"Bila benar (ada), maka Polri perlu menarik anggotanya itu, sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar netralitas di Pilpres 2019," jelas Neta.
Sebelumnya, isu Novel Baswedan sebagai "orang" Gerindra muncul setelah Jubir Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Andre Rosiade mengatakan, jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung. Senada, Waketum Gerindra Fadli Zon juga pun menyebut penyidik senior KPK itu sudah lama dekat dengan Prabowo.
"Pernyataan para tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga KPK tidak diperalat kekuatan partai politik," tegas Neta.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Novel lantas menyindir Ketua KPK Firli Bahuri yang meresmikan sekaligus main badminton di Manado.
Baca SelengkapnyaKPK angkat bicara dituding membohongi publik oleh mantan penyidiknya yang kini menjadi ASN Polri Novel Baswedan.
Baca SelengkapnyaPidato yang dimaksud yakni komitmen Ketua Umum Partai Gerindra terhadap pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaHakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan membongkar pelemahan di KPK saat ini dilakukan lewat pegawainya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaPernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.
Baca SelengkapnyaSelain pencegahan, menurut Novel, dalam menangani kasus korupsi juga dibutuhkan penindakan dalam bentuk OTT yang sudah mendarah daging di KPK.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK, Novel Baswedan mengapresiasi, putusan PN Jaksel yang menolak permohonan praperadilan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaNovel menyoroti kasus Ghufron yang bersitegang dengan Dewas KPK sudah parah dan sepantasnya mendapatkan sanksi berat.
Baca SelengkapnyaNovel menduga sudah banyak pihak yang menjadi korban pemerasan oknum di KPK. Hanya saja korban tak berani atau belum bersedia mengungkapnya.
Baca SelengkapnyaPimpinan dan penyidik KPK mendapatkan teror usai mengungkap kasus suap di Basarnas. Apa saja teror yang datang?
Baca Selengkapnya