Bantah Paradise Paper, Fadli Zon tegaskan Prabowo tak terlibat bisnis offshore

Merdeka.com - Nama Ketua Umum Prabowo Subianto masuk dalam daftar tokoh dunia terkait aktivitas offshore perusahaan. Data dalam dokumen surga atau paradise paper itu diungkap International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Dalam dokumen itu, nama Prabowo Subianto tercatat sebagai direktur dan wakil ketua Nusantara Energy Resources yang terdaftar di Bermuda. Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2001 disebut sebagai "debitur yang buruk," menurut catatan Appleby dan ditutup pada tahun 2004.

Perusahaan Singapura yang saat ini bernama Nusantara Energy Resources menjadi bagian dari Grup Nusantara, sebuah perusahaan sumber daya yang sebagian dikendalikan oleh Prabowo.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon membantah isi data dokumen surga yang menyebut nama Prabowo. Tidak hanya membantah, Fadli memastikan Prabowo tak terlibat aktivitas yang disebut dalam dokumen itu.

"Yang saya tahu apa yang dicantumkan di situ Prabowo tak terlibat. Tak ada aktivitas sama sekali," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senin (6/11).

Dia menegaskan, nama perusahaan Nusantara Energy Resources Limited tidak sama sekali berkaitan dengan Prabowo. Sekalipun ada nama perusahaan itu, dia tidak yakin ada aktivitas yang dijalankan.

"Yang saya tahu apa yang disebut Nusantara Energy Resources Limited itu tak ada kaitan dengan Pak Prabowo."

Dia mengaku tidak mengetahui persis masuknya nama Prabowo di dokumen itu. Fadli juga belum bisa memastikan apakah Prabowo akan memberikan klarifikasi atau tidak. "Belum tahu, beliau sedang di luar negeri. Nanti kita tanyakan," ucapnya.

Dokumen Paradise Papers mencakup hampir 7 juta perjanjian pinjaman, laporan keuangan, email, surat kepercayaan dan dokumen lainnya selama hampir 50 tahun dari dalam Appleby, sebuah firma hukum offshore bergengsi dengan kantor di Bermuda dan sekitarnya.

Dalam dokumen tersebut dibeberkan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalihkan keuntungan, menghindari pajak hingga mengalihkan daftar harta termasuk jet pribadi dan kapal pesiar ke negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga pajak.