Follow
Bantah Tjahjo, Taufik tegaskan DPRD sudah kirim APBD ke Kemendagri
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mengaku belum menerima APBD versi DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah hal tersebut. Dia mengatakan, pihaknya telah mengirim APBD ke Kemendagri.
"Kita sudah kirim APBD nya ke Kemendagri enggak tahu ketelingsut di mana Mendagrinya di mana?" kata Taufik kepada merdeka.com, Rabu (4/3).
Dia menambahkan, memang sempat ada kekeliruan dalam proses pengiriman. Tepatnya pada surat tanda terima dari pihak Kemendagri atas berkas APBD DKI Jakarta versi dewan tersebut.
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Siapa yang melipat surat suara DPRD DKI? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
-
Apa kata Habiburokhman tentang Ahok dukung Ganjar? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
"Kemudian dia bawa tanda terima, staf ini tidak teliti. Ternyata format tanda terima Mendagri itu biasanya dari kop Mendagri, nah ini dari kop dewannya sendiri ditandatangani kayak tanda terima di kantor pos gitu," jelas politikus Gerindra tersebut.
Taufik mengungkapkan, seharusnya Kemendagri memegang berkas APBD DKI Jakarta versi mereka. "Ya seharusnya ada. Kan kita ngirim juga," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah adanya APBD tandingan versi legislatif tersebut.
Tjahjo mengatakan, pihaknya tidak pernah menerima APBD DKI Jakarta versi DPRD DKI Jakarta. Sebab, yang mereka terima hanya mengirimkan surat keberatan atas APBD DKI Jakarta yang dikirimkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Setahu saya mereka hanya mengajukan surat keberatan saja. Tidak menyerahkan APBD," tegasnya di Kantor Kemendagri, Rabu (4/3).
Dia mengungkapkan, pihaknya telah membentuk tim penyelaras APBD DKI Jakarta semenjak 4 Februari 2015. Pembahasan telah dilakukan, dan rencananya APBD ini akan sahkan sebelum 8 Maret 2015.
"Nanti tanggal 7 Maret hasil evaluasinya kami serahkan ke Pemprov DKI. Bagaimanapun ini kan saling berhubungan. Kalau ada pendapat yang berbeda yang berbeda harus dirembuk bersama," jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Untuk diketahui, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengklaim telah mengirimkan APBD veris mereka ke Kemendagri. Kabarnya draf tersebut dikirim pada 19 Februari 2015.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Heru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca Selengkapnya
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnya
Dugaan atas penambahan suara PKB di TPS 10 Kelurahan Bareng Lor, Klaten Utara tidak benar dan tidak berdasar.
Baca Selengkapnya
Mahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya
DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Dasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya