Bantah Wiranto, Panglima sebut Jokowi yang tahu misskomunikasi atau tidak

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pihak yang berhak menilai adanya masalah komunikasi yang tak tuntas terkait isu pembelian 5000 senjata api ilegal hanya Presiden Joko Widodo. Informasi soal pembelian 5000 senjata api di luar institusi TNI-Polri yang disampaikan Gatot di acara Purnawirawan TNI itu disanggah Menko Polhukam Wiranto.

Wiranto menyebut jumlah senjata yang dipesan bukan 5000 senjata tetapi hanya 500 senjata. Pembelian 500 senjata itu diperuntukkan bagi sekolah intelijen di bawah BIN.

"Yang tahu misskomunikasi atau tidak hanya Presiden saya. Dan itu saya pegang," kata Gatot usai acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pancasila dan Integrasi Bangsa di Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).

Selain Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga melontarkan informasi serupa. Meski informasi soal pembelian senjata api itu dibantah, namun Gatot mengklaim hubungannya baik dengan Wiranto, Ryamizard dan lembaga terkait baik-baik saja.

"Baik-baik saja. Justru saya tidak bicara itu karena baik-baik saja. Tetapi saya sampaikan dalam satu negara ada suatu aturan. Saya hanya meluruskan saja," terangnya.

Karena hal ini, Gatot dinilai telah menyampaikan informasi yang salah. Gatot santai menanggapi tudingan tersebut. Gatot menuturkan, setiap orang berhak menyampaikan pandangannya termasuk soal isu pembelian senjata api tersebut.

"Jadi begini ibarat kita tonton sepak bola penonton dari belakang bilang offside. Yang di samping bilang tidak. Masa saya harus marah saya bilang tidak orang dia tontonnya di belakang. Jadi orang persepsi saya hargai itu semuanya. Kan gitu," ujar Gatot.

Selain itu, Mantan Kasad ini membantah dirinya telah berpolitik untuk maju di pencapresan di Pilpres 2019 dengan hadir di acara forum diskusi Fraksi PKS. Dalam diskusi tersebut, Gatot hanya membicarakan soal Pancasila dan Integritas Bangsa.

"Di sini tempat banyak orang politik kan. Kalau orang politik di sini itu bodoh yang saya lakukan. Konstituen saya pada kabur semuanya. Iya kan konstituen saya kabur kan sebagian. Buktinya banyak yang bersebrangan. Kalau saya politik, oh kamu baik-baik, kok PKI baik-baik semuanya, baik semuanya, ini kan. Nah itu baru," tukasnya.