Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bantahan kubu Nazaruddin soal tudingan Yulianis di Pansus Angket KPK

Bantahan kubu Nazaruddin soal tudingan Yulianis di Pansus Angket KPK Elza Syarief. ©2017 merdeka.com/rendi perdana

Merdeka.com - Yulianis bernyanyi di depan anggota Pansus KPK. Mantan anak buah tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, Muhammad Nazaruddin ini menyebut penyidik KPK kerap mengistimewakan eks bosnya itu dalam jeruji besi.

Keistimewaan yang dimaksud Yulianis seperti kubu Nazaruddin dapat leluasa bertemu komisioner KPK. Komisioner yang dimaksud Yulianis yakni eks Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Kemudian, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut juga bisa mengetahui isi BAP para saksi untuk kasus yang menjeratnya.

Nyanyian Yulianis dibantah kubu Nazaruddin. Bantahan tersebut dibeberkan kuasa hukum Mazaruddin, Elza Syarief.

Elza menegaskan untuk bertemu seorang komisioner KPK tidaklah mudah. Ada prosedur khusus yang harus dilewati.

"Bahwa secara tegas mengatakan sejak KPK berdiri sampai sekarang saya tidak pernah melakukan pertemuan dengan komisioner KPK yang sedang aktif di kantor saya. Walaupun saya pernah mencoba menghadap saya tidak diterima oleh pihak KPK. Apalagi seorang komisioner KPK datang ke kantor saya itu tidaklah mungkin," kata Elza saat memberikan keterangan di Kantornya, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Rabu (26/7).

"Kalau mau ketemu dengan komisioner KPK itu kan harus ada prosedurnya, tidak bisa sembarangan. Seingat saya, bertemu dengan Pak Adnan hanya dua kali, terakhir menghadiri acara di Kompolnas waktu itu, selebihnya saya tidak pernah ketemu, apalagi sampai dikatakan Yulianis membagi-bagikan uang," tegas Elza.

Elza menuding yang mendapatkan perlakuan khusus justru Yulianis sendiri. Ia menyebut Yulianis adalah pelaku utama yang menyebabkan kliennya terjerat.

Elza heran karena dari sejumlah nama yang disebut kliennya, Nazaruddin, di persidangan sudah dihukum, tapi justru Yulianis tidak diproses lebih lanjut.

"Semua ada daftarnya, terus dia juga bawa uang itu ke Bandung untuk kongresnya Demokrat, semua perannya dia, taruhlah otaknya si Nazar, tapi pelaku utamanya dia," bebernya.

Elza menjelaskan Yulianis patut diproses secara hukum karena mengetahui rincian uang yang diberikan kepada sejumlah orang. "Dia yang bertemu dengan vendor, supplier, membenarkan catatan ini untuk ke DPR, si A, si B, sampai ke pak C, yang justru KPK dapat datanya dari Yulianis," lanjut Elza.

"Mengapa dia tidak ditahan? Mengapa dia bebas? Ini kan yang perlu diawasi," sambungnya.

Elza mengatakan seharusnya uang Nazaruddin yang dipegang Yulianis diambil oleh KPK. Dia menyebut, ada lebih dari Rp 5 miliar uang hasil korupsi Nazar yang masih dikuasai Yulianis.

"Kemudian waktu Pak Novel jadi saksi, mengapa uang di Permai Group diserahkan ke Yulianis, kenyataannya, ada berita acara penyerahan, harusnya dirampas dan Yulianis diproses hukum," kata Elza.

Menurutnya, Yulianis lah yang patut disebut mendapat perlakuan khusus dari KPK. Karena selama ini, dia tidak diproses lebih lanjut dan dinaikan statusnya oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Hanya satu-satunya yang tidak pernah diproses hukum adalah Yulianis, dia tidak pernah di-BAP di KPK, dia di-BAP di Ritz Carlton. Dia yang mendapat perlakuan khusus dari KPK, bukan klien saya (Nazaruddin)," tudingnya. (mdk/rhm)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Yusril Tak Gentar Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Yusril Tak Gentar Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Yusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.

Baca Selengkapnya
Gugat Pasal UU KPK ke MK, Alexander Marawata Minta Aturan Larangan Bertemu Pihak Berperkara Dihapus
Gugat Pasal UU KPK ke MK, Alexander Marawata Minta Aturan Larangan Bertemu Pihak Berperkara Dihapus

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengajukan uji materi Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Didesak Usut Dugaan Pelanggaran Etik Alexander Marwata
Dewas KPK Didesak Usut Dugaan Pelanggaran Etik Alexander Marwata

Sebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata malah harus berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
FOTO: Tangan Diborgol, Eks Sekjen Kementan Irit Bicara Usai Diperiksa Dewas KPK Terkait Pelanggaran Etik Nurul Ghufron
FOTO: Tangan Diborgol, Eks Sekjen Kementan Irit Bicara Usai Diperiksa Dewas KPK Terkait Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Mantan anak buah Syahrul Yasin Limpo (SYL) ini disebut menjalin komunikasi dengan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada 14 Maret 2022.

Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya

Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Memanasnya Hubungan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewan Pengawas
Duduk Perkara Memanasnya Hubungan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewan Pengawas

Aksi keduanya kemudian berhasil mengundang kegaduhan pada internal KPK dan memicu beberapa kontroversi.

Baca Selengkapnya
Mantan Jubir KPK Febri Sempat Berkelit Hingga Akui Pernah Temui Saksi Perkara Korupsi SYL
Mantan Jubir KPK Febri Sempat Berkelit Hingga Akui Pernah Temui Saksi Perkara Korupsi SYL

Febri terlebih dahulu berkelit dengan majelis hakim.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK

Baca Selengkapnya
Johanis Tanak Ungkap Isi Obrolan Nurul Ghufron Terkait Laporan Terhadap Albertina Ho ke PTUN
Johanis Tanak Ungkap Isi Obrolan Nurul Ghufron Terkait Laporan Terhadap Albertina Ho ke PTUN

Johanis Tanak mengatakan Nurul Ghufron mengajaknya berdiskusi sebelum melaporkan Albertina Ho ke PTUN.

Baca Selengkapnya