Bantu Kurangi Pengangguran, Darmono Dirikan Akademi Komunitas Presiden

Merdeka.com - Melihat fenomena angka pengangguran masih relatif tinggi, CEO Jababeka Group Setyono Djuandi Darmono tergerak hatinya untuk membantu kurangi pengangguran. Hal ini pun ia wujudkan dengan mendirikan Akademi Komunitas Presiden (AKP) tahun 2018 lalu. Akademi ini difokuskan memberi pelatihan dan penempatan kerja.

Terapkan filosofi pendidikan nasional

Darmono, begitu biasa disapa, mengajak menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2005-2009, Erman Suparno untuk merancang strategi dan sistem pendidikan AKP yang sesuai kebutuhan industri. Erman bercerita bahwa dia mengusulkan untuk menerapkan sistem berlandaskan filosofi pendidikan nasional agar mencegah terjadinya diskriminasi pendidikan di masyarakat, dan rupanya pemikiran itu sejalan dengan Darmono.

"Sistem kita sebenarnya tidak membolehkan diskriminasi, jadi yang dipilih hanya pekerja yang pintar saja. Warga kita nyatanya banyak yang kurang mampu, ada yang yatim-piatu dan cacat. Kalau begitu, apa iya harus dipisahkan? Kan tidak. Sebagai kader bangsa, saya harus memberikan solusi," ungkap pria yang menjabat Direktur Akademi Komunitas Presiden ini, di Jakarta, Kamis (11/7)

"Nah, buat orang-orang yang tidak 'tertampung', kita tampung di AKP. Kita berikan pelatihan kerja, biar pintar. Kita ingin menjembatani mereka untuk maju dan berkembang. Kalau pun sampai ada generasi yang dianggap bodoh, singkatnya ‘bawa sini, biar mereka dicerdaskan dengan AKP," tambah Erman.

Kurikulum link and match

Pendidikan yang AKP tawarkan memakai metode ECP (Education, Certificate, Placement), yakni para mahasiswa yang bergabung dengan AKP akan diberikan pelatihan kerja, ijazah D-1, dan penempatan kerja. Mereka akan diberikan pelatihan baik teori dan praktik selama 1-3 bulan. Lalu bulan 4-12 bulan disalurkan ke perusahaan tertentu untuk magang atau on job training. "Begitu lulus, mereka akan mendapatkan ijazah D-1 sekalipun ia nanti di-hire perusahaan sebagai karyawan. Bisa juga meneruskan di D-2 dan seterusnya karena AKP ini di bawah Yayasan Pendidikan Universitas Presiden," urai Lelaki kelahiran Purworejo, 20 Maret 1950.

Kurikulum pembelajarannya berbasis link and match, artinya disesuaikan dengan kebutuhan industri. Hal itu bisa terjadi karena AKP sudah berkerja sama dengan perusahaan yang beragam jenis bisnisnya.

"Jadi, kita ke perusahaan sederhananya begini, 'Butuhmu apa? Nanti kita didik'. Jadi, biasanya kita list dulu: perusahaan mana, butuh karyawan seperti apa, dan berapa banyak. Setelah itu kita tawarkan ke mahasiswa AKP, 'mau enggak kalau kamu kerja di sini'," terangnya.

Pelatihan yang AKP berikan ada dua yakni pelatihan vokasi terdiri dari IT-Multimedia, teknik mesin perkakas, dan perkantoran. Sedangkan pelatihan kerja mencakup karakter, bahasa asing manajemen produksi dan operasi, kedisiplinan, dan diberi ruang beribadah sesuai agamanya.

Peran SD Darmono sendiri sangat besar, dijelaskan Erman bahwa Darmono memberi sentuhan karakter untuk membentuk mindset mereka. Sehingga, menghasilkan lulusan AKP yang cepat, tanggap, tangguh dan beretika. "Seperti yang kita tahu, ada saja pegawai yang berlaku anarkis. Bahkan saat demo sampai merubuhkan pagar. Yang seperti itu kan sebenarnya karena tidak terdidik. Mindset-nya enggak dibentuk, jadinya enggak ngerti," katanya.

Masuk AKP gratis

Darmono juga tidak memungut biaya bagi anak muda yang masuk AKP. Paling-paling, kata Erman, hanya biaya administrasi saja. Itu karena Jababeka yang menalangi kebutuhan tersebut.

"Jadi, bagaimana? Sudah mendapatkan ilmu, lalu disalurkan untuk kerja sampai 1 tahun, lalu dapat ijazah D-1? Enak enggak tuh?," jelas Erman.

Saat ini, AKP sudah berkerja sama dengan puluhan perusahaan. Terbaru dengan kawasan industri di Bangka Barat, perusahaan di Korea dan Jepang. Di mana mereka minta 5 ribu dan 10 ribu karyawan. Tentu, sangat butuh banyak mahasiswa AKP untuk memenuhi permintaan.

"Impian ke depan, Darmono dan saya ingin setiap kawasan industri ada AKP-nya. Tahun ini, 1000 orang bakal kita beri pelatihan dan salurkan. Output dari semua ini apa? Lulusan AKP tidak menjadi beban negara, tapi solusi buat negara," terang Erman.

"Sebab, AKP menerapkan paradigma baru dengan pendidikan vokasional (skill based) yang sekaligus membantu pemerintah mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran Indonesia (GNPPI) yang saya canangkan saat masih jadi menteri," pungkasnya. (mdk/hhw)