Banyak calon kepala daerah berharta minus, KPK cium bandar pilkada
Merdeka.com - Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku bila pada 2016 ini sedang menggarap beberapa beberapa kajian pencegahan, salah satunya yaitu penemuan kandidat pilkada yang memiliki banyak utang.
"Pertama kekayaan calon di pilkada. Jadi, sebagian besar calon ada yang utang, hartanya minus. Gawat nih. Tahun 2016, Januari ini litbangnya KPK mau survei ke calon yang kalah. Mau kita tanya, harta segini kok berani maju. Sebenarnya siapa sih bandarnya?," ucapnya ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (5/1).
Menurutnya KPK akan menyelidiki apakah terdapat bandar pilkada pada 2015 yang akan menyebabkan adanya celah yang dapat memperkaya pihak lain.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
"Iya makanya kita akan telusuri. Makanya ada buku di daerah. Ini Januari kita mau turunin timnya ke beberapa daerah mau mengonfirmasi. Tapi calon yang kalah. Mereka kan nothing to lose ya. Itu pencegahan yang ada urusannya dengan pilkada," bebernya.
KPK juga meminta kepada KPU agar tidak meloloskan kandidat yang memiliki utang.
"Mungkin, ini sekali lagi hanya tactical saja. Kalau pola bandar itu, yang menang kita jagain lewat regulasi Mendagri dan yang ke depan kita bilang sama KPU, jangan dong orang yang minus hartanya dilolosin. Kalau di luar negeri dilarang, nggak boleh," tandasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaKekayaan ketiga paslon Capres-cawapres akan secara resmi diunggah di website elhkpn.kpk.go.id.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Alexander, hal tersebut sudah diprediksi dalam survei KPK.
Baca SelengkapnyaKPU Jayapura bakal memanggil terlebih dahulu PPD di Distrik Waibhu untuk diklarifikasi.
Baca SelengkapnyaUsul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR
Baca SelengkapnyaCak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca SelengkapnyaPj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.
Baca Selengkapnya