'Banyak diisi politisi, hukum seolah terpinggirkan di rezim Jokowi'
Merdeka.com - Koordinator Divisi Politik ICW Donal Fariz menilai, isu hukum terpinggirkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, tidak ada orang di sekitar Jokowi yang paham soal hukum.
Pernyataan Donal menyikapi polemik pengesahan pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 yang disahkan di rapat paripurna DPR. Jokowi kaget dengan munculnya pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 dan mengisyaratkan menolak meneken UU tersebut.
"Hukum seolah terpinggirkan di rezim Pak Jokowi," kata Donal dalam diskusi PARA Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/2).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Siapa yang tidak disalami oleh Jokowi? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Pemerintahan Jokowi-JK dinilai hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur fisik. Namun mengabaikan isu hukum. Donal menyebut tak ada satu pun pakar hukum di lingkaran Presiden Jokowi. Kebanyakan para pembantunya justru berasal dari politisi.
"Orang hukum enggak ada, orang politik berjibun. Maka isu hukumnya sering bablas," tegasnya.
Meski demikian, dia mengapresiasi langkah Jokowi gencar membangun infrastruktur. Tetapi, dia memandang pembangunan itu jangan menghilangkan isu hukum.
"Kritik kita pada pemerintahan sekarang ini, beliau hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan jalan tapi hukum dipinggirkan. Itu jangan dipinggirkan nanti tergilas," ucap Donal.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaTak diundang dalam Rakernas, Presiden Jokowi menyerahkan ke PDIP selaku tuan rumah acara.
Baca SelengkapnyaKetua sementara Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat menilai Presiden tidak netral dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaNdiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaMegawati sama sekali tidak menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaKabar tersebut awalnya diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tidak tahu siapa yang disebut 'Pak Lurah' oleh politisi.
Baca SelengkapnyaTotal ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca SelengkapnyaKalau pertemuan itu dilaksanakan antar institusi. Misalnya kemarin Mbak Puan selaku ketua DPR bertemu degan Bapak Jokowi sebagai presiden.
Baca Selengkapnya