Banyak Kepala Daerah Pendukung Jokowi Kena OTT, Ini Reaksi Istana
Merdeka.com - Tertangkapnya Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu menambah daftar panjang kepala daerah yang diduga terlibat kasus suap. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mewanti-wanti agar para kepala daerah di Tanah Air tidak menerima suap dan korupsi.
Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP mengatakan saat bertemu kepala daerah, Jokowi selalu mengingatkan agar tidak 'bermain' dengan uang rakyat.
"Presiden selalu menekankan dalam pertemuan bersama kepala daerah jangan main-main dengan uang negara, jangan main-main dengan uang rakyat. Jadi Presiden justru mengajak kepala daerah pembetul dalam kaitan penggunaan alokasi anggaran baik APBN, APBD," kata Johan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11).
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
Johan mengatakan Kepala Negara juga selalu berpesan kepada kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara.
"Itu kan sudah firm, kalau kemudian ada yang ditangkap itu ya bupati, walikotanya yang enggak benar. Tapi kebijakan di pusat sendiri, yang disampaikan Presiden penggunaan anggaran bahkan kepada menterinya disampaikan dalam rapat-rapat," sambungnya.
Mengenai sejumlah kepala daerah yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi di Pilpres 2019 justru terjerat kasus suap dan korupsi, menurut Johan itu persoalan lain. Dia menegaskan tidak ada hubungan antara pilihan politik di Pilpres dengan tindak pidana korupsi. Siapa pun yang melakukan korupsi harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.
"Harus bedakan pilihan politik dan penegakan hukum. Ini ada di domain penegakan hukum. Ada orang yang pilihan politik berbanding masing-masing. Enggak ada hubungannya menurut saya," kata dia.
Perlu diketahui, Remigo Yolando Berutu telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019. Baru-baru ini, dia ditangkap KPK terkait proyek dinas PU di Pakpak Bharat.
Selain Remigo Yolando, Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin, Wali Kota Pasuruan yang juga kader PDI P Setiyono, Bupati Malang yang juga kader NasDem Rendra Kresna juga sudah tertangkap oleh OTT KPK. Mereka diketahui telah mendeklarasikan dukungan juga kepada Jokowi.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKelima daerah tersebut adalah Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.
Baca SelengkapnyaMegawati menyindir pihak yang menghalalkan segala cara untuk menang Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaTotal ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca SelengkapnyaPemprov Bengkulu hanya menggunakan aula di sebelah ruang kerja gubernur untuk rapat tertutup dihadiri Wagub Rosjonsyah bersama kepala OPD.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca Selengkapnya