Banyak masyarakat dinilai belum paham apa itu Ombudsman
Merdeka.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alvin Lie mengatakan, lembaganya masih menghadapi tantangan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan lembaga negara tersebut. Tantangan ini masih dirasakan bahkan hingga periode sekarang yang sudah berjalan dua setengah tahun.
"Ini tantangan buat kami (Ombudsman-red), ombudsman ini usianya sudah 10 tahun sejak undang-undang disahkan, bahkan sudah 18 tahun sejak dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional, sebagian belum paham apa itu ombudsman," katanya seperti dilansir dari Antara, Senin (25/6).
Rendahnya pemahaman tentang keberadaan ORI dirasakan oleh para anggota dari berbagai pengalaman yang terjadi. Bahkan ketika pelantikan anggota ORI Februari 2016 di Istana Merdeka. Kejadian tersebut kembali terulang setahun berikutnya, dalam kegiatan di Istana Bogor, anggota ORI kembali ditanyai oleh Paspampres tentang apa itu Ombudsman.
-
Siapa yang ingatkan OJK? Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin ingatkan OJK untuk tetap berhati-hati.
-
Siapa yang memimpin Ombudsman RI? Ketua Ombudsman RI Muhammad Nadjih mengatakan, dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
-
Siapa yang sampaikan pesan OJK? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Bagaimana OJK sampaikan pesan antikorupsi? Untuk menarik minat dan antusiasme pengunjung, OJK mengemas kegiatan pada booth dengan permainan, publikasi berupa papan penghargaan dan informasi seputar program penguatan integritas OJK.
-
Bagaimana OJK bantu masyarakat Sumbawa Barat? Lebih lanjut Ogi berharap melalui penyelenggaraan PKR, masyarakat dapat mengenali lembaga jasa keuangan yang legal, beserta ragam produk layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. 'Pemahaman yang baik ini juga menjadi modal bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk menghindari berbagai penawaran investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat,' tambah Ogi.
-
Bagaimana Otorita IKN memberdayakan masyarakat lokal? Dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal, Otorita IKN telah menginisiasi program pelatihan untuk masyarakat adat. Dahlia mengungkapkan bahwa mereka sudah diminta untuk mengajukan data identitas guna mengikuti pelatihan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2024.
"Ketika masuk Istana ditanyakan oleh Paspampres acaranya apa? Setelah dilantik, masih ditanyain, ombudsman itu apa pak. Kalau Paspampres saja tidak tahu Ombudsman, bagaimana dengan masyarakat di luar Jakarta yang masih belum jelas pemahamannya," ujarnya.
Kekhawatiran tersebut terbukti, ketika Ombudsman menghadiri acara Festival Balon Udara di Wonosobo. Bupati dan pejabat daerah setempat sebagian besar belum paham tentang Ombudsman.
Menjawab tantangan ini, Alvin mengungkapkan, sembilan anggota ORI periode ini berupaya meninggalkan warisan secara berkelanjutan untuk kesinambungan keberadaan ORI bagi masyarakat. Upaya tersebut antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Ombudsman.
"Kalau masyarakat tidak tahu, tentunya keberadaan ombudsman tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan itu membuat keberadaan Ombudsman dipertanyakan. Untuk apa Ombudsman kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pertimbangan utama masyarakat untuk memilih pinjol ilegal ialah kemudahan dalam hal mengakses pinjaman ketimbang melalui pinjol resmi.
Baca SelengkapnyaDirektur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel.
Baca SelengkapnyaOJK senantiasa memperkuat pengaturan dan pengawasan industri asuransi yang semakin menjamin pelindungan konsumen
Baca SelengkapnyaTerdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca SelengkapnyaAnggota DPRD DKI Alia Laksono menggelar sosialisasi Perda tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca SelengkapnyaAdapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca SelengkapnyaSosialisasi mengenai inklusi keuangan masih harus ditingkatkan, terutama asuransi.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN telah menunjukkan kepedulian signifikan terhadap pelestarian budaya lokal di tengah proses pembangunan IKN itu sendiri.
Baca SelengkapnyaBRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.
Baca SelengkapnyaKementan terus mempererat sinergi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI dalam memperkokoh kepatuhan dan integritas.
Baca SelengkapnyaKerja sama antara OIKN dan YAD ini bukan hanya meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung.
Baca SelengkapnyaOJK pun menghimbau masyarakat agar bijak dalam melakukan transaksi keuangan berbasis digital.
Baca Selengkapnya