Banyak Negara Ubah Status Pandemi ke Endemi, Menko Luhut: Kita Enggak Perlu Latah

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak latah. Terkait beberapa negara yang telah mengubah status pandemi menjadi endemi.

"Meskipun negara lain sudah memberlakukan kebijakan pelonggaran transisi endemi, seperti Inggris, Denmark, dan Singapura, namun kita tidak perlu latah, ikut-ikutan seperti negara tersebut," kata Luhut dalam siaran youtube Sekretariat Presiden, Senin (21/2).

Luhut menjelaskan pemerintah akan melakukan transisi secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan. Menggunakan indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Hal itu juga kata dia sudah dilakukan diskusi dengan para pakar.

Dia juga menjelaskan pemerintah akan terus melakukan evaluasi mengenai status endemi ke depan.

Luhut membeberkan pemerintah menggunakan prakondisi endemi sebagai pijakan. Menggunakan indikator terdiri dari tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveillance aktif.

"Prakondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan stabil atau konsisten," bebernya.

Transisi Pandemi ke Endemi Terus Dibahas

Sementara itu indikator transisi pandemi ke endemi akan terus dibahas bersama pakar dari berbagai bidang. Dia menuturkan nantinya ada beberapa hal yang harus dipenuhi jika akan masuk ke status endemi.

Pertama kata Luhut yaitu akan menggenjot vaksinasi dosis kedua dan booster utamanya bagi para lansia. Pemerintah juga terus mendorong dan meminta bantuan kepada pemerintah daerah serta jajarannya untuk terus aktif menyosialisasikan dan memaksimalkan jumlah vaksin booster.

"Saya juga meminta masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga ataupun yang sudah di vaksinasi lengkap dengan rentang waktu 6 bulan dapat langsung mendatangi gerai-gerai vaksin yang telah disiapkan," katanya.

Indonesia Bisa Lepas Lepas Masker Akhir 2022

Sementara itu, Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan ada tiga kriteria dari akhir pandemi Covid-19.

Pertama, kasus Covid-19 muncul dalam waktu empat atau enam bulan sekali. Kemunculan kasus Covid-19 juga hanya terjadi pada daerah dengan cakupan vaksinasi rendah.

Kedua, Covid-19 tidak mendominasi penyakit infeksi dan tak menimbulkan kondisi darurat. Ketiga, cakupan vaksinasi dunia sudah mencapai sekitar 70 persen atau sedikitnya 60 persen dari total populasi.

"Harus ada modal imunitas yang dominan, yang jelas tidak bisa kalau 50 persen. Harus di atas dari 50 persen, lebih dari setengah populasi sudah punya imunitas atau dua dosis," jelasnya kepada merdeka.com.

Menurut Dicky, kriteria ini merujuk pada situasi wabah SARS pada 2002 silam. Wabah SARS berakhir dua tahun yakni tahun 2004.

Dicky berpendapat, pandemi Covid-19 bisa berakhir pada akhir 2022. Meskipun kewenangan mencabut status pandemi dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan catatan, negara-negara di dunia tidak gegabah melonggarkan aktivitas sosial.

"Kalau kita grasa grusu, kepengen cepat-cepat, padahal kemampuan belum ada, kondisi belum memungkinkan. Apapun kalau buru-buru, yang ada celaka," ujarnya.

Dicky mengatakan, sejumlah negara yang sudah melonggarkan aktivitas sosial karena dorongan politik dan ekonomi, bukan berdasarkan indikator kesehatan. Jika melihat indikator kesehatan saat ini, dunia masih menghadapi pandemi Covid-19.