Banyak orang kaya di Jateng mengaku miskin, manfaatkan SKTM untuk daftar SMA

Merdeka.com - Sekitar 500 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang digunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA sederajat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jasman Indradno, Kepala Bidang BP2MK Disdikbud Jawa Tengah, mengungkapkan ratusan SKTM itu terpaksa dicoret lantaran terindikasi abal-abal karena penggunanya termasuk warga berekonomi mapan.

"Karena banyak yang abal-abal dan ngaku-ngaku miskin, maka 500 lebih SKTM terpaksa didiskualifikasi. Temuannya merata di 35 kabupaten dan kota," ungkap Jasman di Hotel Noormans Semarang, Senin (9/7).

Temuan SKTM palsu didapat dari hasil penelusuran tim investigasi yang dilakukan tiap pengelola SMA Negeri. "Saat dikroscek, ada calon siswa pemegang SKTM yang rumahnya bagus. Kusennya dari kayu jati. Nah itu kan bukti kalau dia kelas menengah ke atas, kok bisa-bisanya ngaku miskin. Makanya ini sekarang masih berproses," tuturnya.

Dia menyebutkan menjelang penutupan PPDB SMA Negeri, jumlah pendaftarnya sudah mencapai 113.092 jiwa. Namun, jumlah tersebut masih kurang dari total daya tampung yang disediakan oleh Disdik mencapai 113.325 orang.

Dari total pendaftar sebanyak itu, siswa pemegang SKTM sebanyak 62 ribu orang. "Tapi pemegang SKTM yang diterima akhirnya hanya 26.617 siswa atau prosentasenya sekitar 23,5 persen," terangnya.

Diakuinya pula bahwa pada seleksi PPDB SMA tahun ini masih banyak hambatan. Penerimaan siswa miskin sebenarnya sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 untuk mengembalikan marwah pendidikan Indonesia, dengan menghilangkan predikat sekolah favorit dan pinggiran yang tersebar di pelosok desa maupun kota.

Dikatakan, dari hasil pantauan di lapangan, penerimaan siswa miskin belum merata ke semua daerah. Terdapat daerah yang menerima 90 persen siswa miskin. Namun ada juga kuota siswa miskinnya hanya 20 persen.

"Karena itulah, saya minta tolong kepada masyarakat untuk menunggu proses PPDB tuntas dikerjakan oleh petugas. Hasil finalnya akan diumumkan 11 Juli nanti," ungkapnya.

Untuk memperbaiki mutu penerimaan siswa baru, tahun depan akan memperkuat kerja sama dengan para RT, RW, lurah-lurah dan camat yang berwenang menerbitkan SKTM. "Harus ada perbaikan layanan dari tingkat RT sampai camat untuk mengantisipasi SKTM palsu di tahun depan," tandasnya.