Banyak Pegawai Positif Covid-19, Pemkot Palembang Berlakukan WFH 75 Persen
Merdeka.com - Pemerintah Kota Palembang menetapkan pemberlakuan work from home atau bekerja dari rumah hingga 75 persen. Hal ini imbas dari banyaknya pegawai yang terpapar Covid-19.
Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa mengungkapkan, pegawai baik aparatur sipil negara atau honor yang bekerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) setiap hari tak lebih hanya 25 persen, sisanya bekerja dari rumah. Pembatasan telah dimulai sejak dua hari lalu dan berlaku untuk beberapa pekan ke depan.
"Bukan lockdown, tetapi kita saat ini sedang work from home," ungkap Ratu Dewa, Jumat (16/7).
-
Kenapa PNS di Aceh bekerja dari rumah saat PON? Kebijakan ini dikeluarkan Pj Gubernur Aceh, Safrizal untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan mencegah penumpukan massa selama PON XXI.
-
ASN DKI siapa yang diprioritaskan WFH? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta secara selektif pada 16-17 April 2024.
-
Bagaimana ASN DKI melaporkan kinerja WFH? 'Para Kepala Perangkat Daerah/Biro agar memastikan pelaksanaan WFH tidak mengganggu pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan peran atasan langsung untuk melakukan pengawasan,' tutup Maria.
-
Kenapa ASN DKI diharuskan WFH? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kapan PNS Aceh mulai WFH? Adapun sistem kerja sesuai SE tersebut yakni, tanggal 2-6 September 70 persen pegawai dan siswa belajar dari rumah (WFH) atau daring, serta 30 persen bekerja/belajar di kantor/sekolah (WFO) atau luring.
Selain kehadiran pegawai, agenda dan jadwal kegiatan OPD juga dibatasi. Hal itu merujuk pada pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang dimulai 9 Juli 2021.
"Sesuai dengan instruksi pusat, selama masa PPKM mikro, maka kegiatan-kegiatan ditunda dulu, rapat digelar secara daring," ujarnya.
Dikatakan, pegawai yang mendapat giliran bekerja di kantor harus optimal seperti biasa. Pelayanan masyarakat tetap berlangsung meski berpatokan pada protokol kesehatan.
"Walaupun cuma 25 persen pegawai yang masuk, bukan berarti kantor tutup dan layanan ditiadakan," kata dia.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesbangpol Palembang Herly Kurniawan mengakui saat ini banyak pegawai di setiap OPD yang positif terpapar virus corona setelah menjalani pemeriksaan PCR. Mayoritas pasien menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing.
"Pegawai yang sakit (positif) kami rumahkan dulu, ada yang isoman," terangnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaMelalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca SelengkapnyaPekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca SelengkapnyaPNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.
Baca SelengkapnyaApindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
Baca Selengkapnya" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, kualitas udara Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia.
Baca SelengkapnyaUntuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca SelengkapnyaKebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca SelengkapnyaPenerapan WFH ini bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas selama arus balik balik mudik 2024.
Baca Selengkapnya