Banyak RS 'nakal', pungut biaya dari pasien BPJS
Merdeka.com - Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar menilai saat ini program kesehatan tersebut masih banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Menurut dia, masih banyak rumah sakit yang 'nakal' mengambil keuntungan dari program BPJS.
"Pemerintah harus memberikan pengawasan yang ketat terhadap rumah sakit. Masih banyak rumah sakit yang nakal," ujar Indra dalam acara diskusi 'Tantangan dan Harapan JKN' di Warung Kopi Proklamasi, Jl Proklamasi No 41, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
Menurutnya, rumah sakit masih banyak yang mengambil uang dari obat yang seharusnya tidak beli. Pasien malah harus bayar.
-
Apa manfaat BPJS Kesehatan bagi warga? “Kami ingin mengenalkan Program JKN lebih dekat kepada masyarakat. Kami jelaskan hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur berobat menggunakan penjaminan Program JKN. Dengan mengenal lebih dekat seputar Program JKN, kami harap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Program JKN dan menjaga kepesertaan JKN mereka selalu aktif. Jika suatu hari jatuh sakit dan harus berobat, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,“ ujarnya.
-
Kenapa PBI BPJS penting untuk warga miskin? PBI BPJS dibiayai oleh anggaran pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
-
Bagaimana cara BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Dirinya menyebut, pihaknya tidak menampik transformasi digital perlu dilakukan demi memberi kemudahan akses bagi masyarakat. Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Bagaimana cara warga mendapatkan BPJS PBI? Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan mendata dan memverifikasi masyarakat yang tergolong tidak mampu. Setelah proses pendataan selesai, biaya iuran BPJS Kesehatan mereka akan ditanggung oleh APBD.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan membantu pekerja rentan di Sijunjung? Melalui program tersebut hingga saat ini terdapat 23 ribu pekerja rentan yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD Kabupaten Sijunjung.
-
Siapa yang mendapatkan bantuan BPJS? Sebagai pasangan suami istri yang seringkali menonjolkan kemewahan, status BPJS Kesehatan Harvey dan Sandra justru masuk ke dalam golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dirinya mengaku pernah menangkap kasus tersebut di Subang, akhirnya setelah diamankan kasusnya, uang pasien dikembalikan oleh pihak rumah sakit nakal tersebut.
"Beberapa bulan lalu juga kami terima bukti dari Jawa Barat. Pasien rawat jalan selama 2 hari berturut-turut dengan biaya BPJS, namun pada hari yang sama pihak rumah sakit tersebut menagih orang yang sama dengan tagihan rawat inap. Ini kan rumah sakit nakal?! Mereka pasti kena sanski," tegasnya.
Dengan ini dirinya mengimbau agar pemerintah cepat tanggap dalam membantu warganya. Dia juga menuturkan agar seluruh warga baik yang kaya maupun miskin harus mempunyai BPJS. "Jaminan kesehatan itu perlu. Sehat itu mahal," tambahnya.
Mengenai warga yang sulit mendapatkan BPJS, Ahmad Anshori selaku anggota DJSN berharap siapapun yang mengalami kendala mengenai program BPJS sesegera mungkin menyampaikan apa yang dialami. "Kendala segera disampaikan, sehingga apa yang dikeluhkan bisa dibaca di dashboard kami sehingga bisa ditangani secepat mungkin," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan tarif layanan medis ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
Baca SelengkapnyaDenda rawat inap terbentuk ketika peserta menunggak iuran, kemudian melunasi tunggakan tersebut setelah mendapatkan layanan rawat inap FKRTL.
Baca SelengkapnyaSaat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)
Baca SelengkapnyaJokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.
Baca SelengkapnyaTindakan pencegahan bisa menekan anggaran pengobatan masyarakat.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan akan menjalankan semua ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanankesehatan terkait Covid-19
Baca SelengkapnyaJokowi menilai, pelayanan di RSUD tersebut sudah terbebas dari pungutan dan pembatasan bagi pasien yang menginap.
Baca SelengkapnyaRN mencairkan dana itu lalu memberikan kepada para staf dengan nominal tak sesuai dengan semestinya.
Baca SelengkapnyaKepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Nurhadi Wijayanto datang langsung ke rumah korban.
Baca SelengkapnyaGhufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca Selengkapnya