Follow
Banyak SKPD di Papua belum paham penyusunan laporan keuangan
Merdeka.com - Kantor Inspektorat Provinsi Papua mengakui masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya belum memahami teknis penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang, mengatakan masih banyaknya yang belum memahami hal itu menyebabkan SKPD sering terlambat dalam menyampaikan SPJ.
"Tahun ini ada sekitar empat SKPD yang terlambat menyampaikan SPJ tahun anggaran 2015. Namun, instansi tersebut telah menyelesaikan SPJnya," beber Anggiat kepada Antara, Selasa (26/4).
-
Apa yang terjadi di seleksi ASN Jayapura? Ratusan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi protes atas pengumuman hasil verifikasi dan validasi (verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Kamis (14/12) kemarin.
-
Kenapa honorer Jayapura protes? Mereka melakukan aksi pemalangan atau blokade jalan umum. Fakhiri, menegaskan akan menindak tegas oknum-oknum yang bertindak curang dalam proses seleksi penerimaan pegawai PPPK dan CPNS di Papua, sebagaimana yang menjadi polemik di Pemerintahan Kota Jayapura.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Apa yang terjadi pada ketua KPPS? Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Palembang inisial OS (30) dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok petugas Linmas, RV (40).
-
Dimana PPPK bekerja di Sumut? Pada umumnya, PPPK ditempatkan untuk mengisi kebutuhan pegawai pada sejumlah jabatan atau posisi tertentu di lingkungan pemerintah.
-
Apa itu KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
Anggiat menjelaskan pihaknya mencoba membantu SKPD yang terlambat tersebut karena belum paham betul teknis penyusunan SPJ.
"Untuk itu, kami pada Januari tahun ini telah melakukan mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual," paparnya.
Anggiat mengaku pihaknya sudah mengundang BPKP untuk workshop, meskipun harus dibantu namun sumber daya manusianya sudah disiapkan.
"Sekaligus kami juga akan melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana SKPD menerapkan laporan keuangan berbasis akrual," tegasnya dikutip dari Antara.
Lebih dalam Anggiat menegaskan, sebelum laporan pengelolaan keuangan diserahkan kepada BPK, Inspektorat terlebih dahulu akan melakukan review terhadap seluruh SKPD.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masih ada 580 PNS/ASN di Ponorogo yang belum lapor SPT 2023.
Baca Selengkapnya
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca Selengkapnya
BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca Selengkapnya
Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya
Anggota tim Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo memberkan penyebab ratusan Cakada itu belum lengkap.
Baca Selengkapnya
Sampai hari ini, PNS mengaku belum mendapatkan gaji 13 dan TPP. Sebagai bentuk kekesalan, mereka menggelar protes.
Baca Selengkapnya
Data Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca Selengkapnya
Dia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.
Baca Selengkapnya