Banyak tambang emas, area Poboya Palu tak layak disebut Tahura

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempersoalkan keberadaan Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya, Kota Palu. Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai Tahura Poboya sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kawasan hutan yang minim dinilai tak lagi cocok menyandang status taman hutan raya. Karenanya, DPR berencana untuk memindahkan lokasi Tahura tersebut ke lokasi lain.

"Kawasan Tahura Poboya tersebut sudah tidak layak lagi disebut sebagai taman hutan raya, karena ternyata hutannya sudah tidak ada. Disebut Tahura tapi tidak ada hutan," ungkap Irawan Pasaribu di Jakarta, Rabu (25/4). Dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, dalam diskusi di lokasi Tahura, dibahas wacana pemindahan lokasi Tahura tersebut ke lokasi lain. Pembahasan melibatkan DPR dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

"Nanti kita lihat apakah akan ada penciutan luasan lahan atau sekalian direkolasi, karena sudah tidak layak lagi disebut Tahura," ujarnya.

Sebagian lahan Tahura memang masuk dalam kawasan izin usaha penambangan (IUP) emas. Sehingga penciutan menjadi hal yang wajar. Kepindahan Tahuran juga bisa mengoptimalkan upaya penambangan.

Sebanyak 11 anggota Komisi VII DPR berkunjung ke Palu, untuk melihat lokasi penambangan emas Poboya dan Tahura serta bertemu dengan gubernur untuk membahas berbagai persoalan di kawasan penambangan dan Tahura itu.

Terhadap upaya pertambangan, legislator juga mengingatkan semua pihak, terutama para penambang, untuk pemanfaatan dan mengolah potensi emas di lokasi penambangan Poboya, Kota Palu, dengan cara yang ramah lingkungan.

"Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada teknologi ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan penambang," kata Irawan Pasaribu.

Irawan dan tim mengaku bahwa pihaknya tidak menemukan adanya penggunaan zat kimia merkuri dalam kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut. Tetapi, dia mengaku akan mencarikan solusi agar masyarakat di sekitar dapat menambang, namun tidak dengan menggunakan bahan berbahaya. Meski kini yang digunakan sianida, bahan kimia ini juga masih termasuk berbahaya.

Terkait hal itu Gubernur Sulteng Longki setuju dengan Komisi VII DPR bahwa kegiatan penambangan harus ramah lingkungan. Gubernur menyebut bahwa saat ini kegiatan penambangan di lokasi Poboya tidak menggunakan zat kimia merkuri.

Ditegaskannya, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi larangan penggunaan merkuri dalam penambangan emas di Poboya.

"Alhamdulillah, sampai saat ini kalau boleh saya katakan bahwa tidak ada lagi penggunaan merkuri. Kalau sianida mungkin ada untuk perendaman," terang Longki.